jpnn.com - JAKARTA - Banyak kalangan menilai Kongres IV PDI Perjuangan di Bali pekan lalu di Bali hanya menjadi ajang untuk kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai berlambang kepala banteng itu untuk lima tahun ke depan. Terlebih, tidak ada perombakan besar-besaran dalam kepengurusan DPP PDIP untuk periode 2015-2020 karena hanya ada empat nama muka yang terdepak untuk digantikan dengan empat wajah baru.
Namun, pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Leo Agustino menilai ada hal positif dari kongres yang berlangsung 9-11 April itu. Yakni keberhasilan PDIP mempertegas dan menata ulang hubungan dengan kadernya yang juga Presiden RI, Joko Widodo.
BACA JUGA: Anggap Kongres PDIP Sukses karena Ingatkan Jokowi sebagai Petugas Partai
Leo melihat hubungan Megawati dengan presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu mengalami pasang surut sejak pembentukan Kabinet Kerja. Penyebabnya, kata Leo, bisa saja soal nama-nama yang direkomendasikan Megawati untuk menjadi menteri ternyata tidak diakomodasi oleh Jokowi. Selain itu ada pula polemik tentang calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang telah mengantongi persetujuan DPR namun batal dilantik karena menyandang status tersangka korupsi.
“Dan kongres kemarin merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan yang renggang menjadi dekat. Dan Presiden Jokowi juga sudah mulai meresponnya,” ujar Leo, Senin (13/4).
BACA JUGA: Kader PDIP Ini Merasa Terhormat Jadi Petugas Partai
Selain itu, kongres PDIP juga telah memberi penyadaran tentang pentingnya dukungan partai politik bagi pemerintahan. Leo menegaskan, dibutuhkan kondisi harmonis antara presiden dengan partai pengusung sehingga pemerintah juga bisa efektif bekerja. “Karena itu, usaha untuk menormalkan hubungan antara partai pengusung dan Istana menjadi sangat penting teutama bagi bekerjanya pemerintah secara optimal,” tandas Leo.
Menurutnya, pernyataan Megawati tentang ‘penumpang gelap’ dan ‘penyalip di tikungan’ juga tak terlepas dari kerisauannya pada pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, lanjut Leo, Megawati tentu menginginkan hubungan yang intens antara partai dengan pemerintah. “Tapi karena adanya penumpang-penumpang gelap dalam pemerintah Jokowi, maka kedekatan Jokowi-Mega menjadi renggang,” sambung Leo.
BACA JUGA: Revisi Permendagri Terkait Pengelolaan Belanja Pilkada Segera Terbit
Ia menambahkan, kerisauan Megawtai tentu juga akibat minimnya realisasi Trisakti dan Nawacita dalam program kerja pemerintahan Jokowi saat ini. Karenanya, wajar saja Megawati mengingatkan Jokowi untuk menepati janji-janji kampanyenya.
“Megawati mengingatkan Jokowi bahwa ada hal mendasar yang harus diperhitungkan. Yaitu, pemimpin haruslah melayani rakyat sesuai janji-janji politik yang dinyatakannya pada saat kampanye pemilihan umum. Dan jangan sampai janji-janji tersebut tersandera oleh kepentingan para penumpang gelap yang boleh jadi, mereka itu, tidak pernah merumuskan Nawacita Presiden Jokowi,” pungkas Leo.(rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Nasihat Pendiri PDI untuk Dua Anak Megawati Pengurus PDIP
Redaktur : Tim Redaksi