TEGAL – Indonesia berpeluang besar menempatkan sejumlah tenaga kerja handal di negara-negara yang menganut paham migrasi progressif. Karena negara-negara tersebut kecenderungannya memermudah dalam penerimaan tenaga kerja asing sepanjang rakyat dan negerinya membutuhkan.
Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, contoh negara yang menganut paham ini di antaranya Korea Selatan, Amerika Serikat, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.
"Dengan kebijakan ini kemajuan negara mereka pun sangat nyata. Tidak masalah penduduk asli negaranya lebih sedikit dibandingkan pendatang. Seperti Qatar, itu jumlah penduduk aslinya sekitar 300 ribu jiwa, sementara pendatang asing mencapai 1,5 juta jiwa. Tapi kemajuannya pun sangat luar biasa," kata Jumhur saat ceramah umum di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (17/7).
Menurutnya, kondisi yang ada berbeda dengan negara yang menganut rezim migrasi konservatif, contohnya seperti negara-negara di Eropa.
Menurut Jumhur kebijakan negara yang menganut paham ini biasanya memersulit kehadiran tenaga kerja asing atau pendatang, padahal rakyatnya sangat membutuhkan kehadiran tenaga kerja asing untuk menggerakkan berbagai sektor industri yang ada. (gir/jpnn)
Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, contoh negara yang menganut paham ini di antaranya Korea Selatan, Amerika Serikat, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.
"Dengan kebijakan ini kemajuan negara mereka pun sangat nyata. Tidak masalah penduduk asli negaranya lebih sedikit dibandingkan pendatang. Seperti Qatar, itu jumlah penduduk aslinya sekitar 300 ribu jiwa, sementara pendatang asing mencapai 1,5 juta jiwa. Tapi kemajuannya pun sangat luar biasa," kata Jumhur saat ceramah umum di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (17/7).
Menurutnya, kondisi yang ada berbeda dengan negara yang menganut rezim migrasi konservatif, contohnya seperti negara-negara di Eropa.
Menurut Jumhur kebijakan negara yang menganut paham ini biasanya memersulit kehadiran tenaga kerja asing atau pendatang, padahal rakyatnya sangat membutuhkan kehadiran tenaga kerja asing untuk menggerakkan berbagai sektor industri yang ada. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bekas Deputi Gubernur BI Pelit Komentar
Redaktur : Tim Redaksi