jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan penghapusan Eselon III di daerah. Alasannya penghapusan eselon III akan menumpuk pekerjaan di Eselon II, sementara Eselon II terbatas jumlahnya di daerah yaitu hanya beberapa kepala dinas.
"Perlu dipikirkan lagi. Kalau eslon IV dan III dihapus, beban kerja semua ada di kepala dinas," kata anggota Komite I DPD Abraham Liyanto di Jakarta, Jumat (24/1).
BACA JUGA: KemenPAN-RB Pangkas 141 Jabatan Eselon III dan IV Jadi Tiga Saja
Dia mendukung eslon IV dihapus. Namun eslon III harus tetap dipertahankan untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan kerja di daerah. Eslon III tetap dibutuhkan untuk membantu Eselon II.
"Bisa lumpuh kalau semua diserahkan ke eslon II. Selama ini eslon II didesain sebagai konseptor. Mereka merumuskan kebijakan-kebijakan makro. Kalau diserahkan kebijakan mikro dan teknis, saya kira akan kerepotan," jelas Abraham yang merupakan anggota DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.
BACA JUGA: Pansus Papua DPD RI Menggali Permasalahan di Tanah Papua
Dia memprediksi pemangkasan eslon III bisa menimbulkan guncangan di daerah. Hal itu karena eslon II tidak siap menerima semua pekerjaan yang selama ini dilakukan eslon IV dan III. Di sisi lain, pegawai yang telah dihapus jabataannya akan setengah hati, bahkan tidak mau membantu pejabat eslon II. Penyebabnya karena mereka kecewa atas penghapusan jabatan yang selama ini sudah dipegang. Bagi mereka, menduduki jabatan eslon IV dan III adalah sebuah gengsi dan prestasi.
"Nanti niat baik untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat berbagai urusan bisa terjadi sebaliknya. Pekerjaan bisa lebih lama karena numpuk di eslon II," ujar Abraham yang telah tiga periode menjadi anggota DPD.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Dukung Roadmap Erick Thohir Soal Tata Kelola BUMN
Dia menambahkan alasan lain mempertahankan eslon III karena sistem kerja birokrasi di negara ini belum menggunakan metode digitalisasi. Di daerah-daerah, masih banyak pekerjaan yang ditulis tangan. Kondisi itu terjadi karena listrik belum sepenuhnya sampai ke desa-desa.
Di sisi lain, kualitas SDM belum siap menggunakan sistem digitalisasi atau elektoronik.
"Kalau semua sudah menggunakan sistem digitalisasi, memang tidak ada alasan untuk mempertahankan eslon III. Fakta sekarang, di daerah-daerah masih memakai cara kerja manual. Ini harus dipertimbangkam dalam penghapusan eslon III itu," ujar Abraham.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menargetkan penyelesaian perampingan eselon III dan IV di pemerintah pusat dan daerah sampai akhir 2020 ini. Pihaknya sudah menyurati seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta kepala daerah untuk segera memangkas eselon III dan IV.
"Baru kemarin kami sampaikan kepada seluruh Sekjen, dan Kapuspen lewat Kemendagri. Kami sampaikan kepada Sekda Kab/Kota roadmap-nya," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite I di gedung DPD, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (21/1).
Dia menjelaskan dalam surat yang disampaikan, pihaknya menyampaikan tujuan dari perampingan eselon III dan IV di pusat maupun daerah. Salah satunya untuk memersingkat waktu pelayanan kepada masyarakat.
"Kami mengagendakan untuk K/L antara setengah tahun kedepan. Sementara sampai daerah dalam satu tahun ini," ungkap dia.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich