jpnn.com, JAKARTA - Demonstrasi penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) terjadi di sejumlah daerah baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Demonstrasi di Jayapura dan Manokwari misalnya, dibubarkan aparat keamanan hingga terjadi penangkapan.
BACA JUGA: Menteri Sofyan Menilai Demokrasi Bisa Jadi Kunci Atasi Polarisasi Umat
Menyikapi hal ini, Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma angkat bicara.
Menurut Filep, aparat keamanan tidak seharusnya membubarkan kegiatan hingga melakukan penangkapan. Hal itu lantaran dianggap melampaui kewenangannya dalam menjaga demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat bagi masyarakat Papua di muka umum.
BACA JUGA: Waspada, Jubir TPNPB-OPM Ungkap Ada Instruksi Perang di Tanah Papua Terus Berlanjut
“Sesungguhnya demokrasi di Papua masih lemah, khususnya berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum,” ujar Filep, Selasa (10/5/2022).
Filep menilai dinamika politik di daerah saat ini juga terjadi akibat ketidakmampuan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkopolhukam membangun komunikasi politik yang intensif ke daerah.
BACA JUGA: Mahfud MD Klaim Mayoritas Masyarakat Papua Setujui Pemekaran, Filep Usulkan Referendum
“Saya melihat Papua sesungguhnya menjadi dampak dari politik nasional. Ada satu konsep besar politik nasional yang kemudian menjadikan Papua sebagai laboratorium untuk pengalihan isu-isu nasional seperti isu minyak goreng, pelanggaran HAM hingga masa berakhirnya jabatan presiden,” ungkap Filep yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I Komite I DPD RI.
Dia memandang, ruang demokrasi di Papua telah ditutup rapat oleh aparat penegak hukum.
Hal ini, menurutnya sudah bertentangan dengan konstitusi negara yang menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Situasi ini kemudian menjadi autokritik bagi pemerintah di era reformasi saat ini.
“Saya memandang bahwa persoalan ini tidak akan pernah selesai ketika pemerintah tidak bijak dan tidak adil dalam penanganan masalah politik di daerah. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar bagi kita tentang kemampuan pemerintah pusat dalam mengelola persoalan politik lokal di Papua,” bebernya.
“Yang mengherankan adalah ketika lembaga-lembaga formal telah menyampaikan pandangannya kepada pemerintah yakni Menko Polhukam, Mendagri, Menteri PPN hingga kepada presiden secara langsung, namun sampai dengan saat ini kita melihat bahwa pemerintah mengesampingkan aspirasi daerah dan cenderung otoriter,” sambungnya.
Filep berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini mampu menjaga harmoni, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi di Papua dengan sangat baik sehingga jauh dari praktik-praktik Orde Baru yang sangat otoriter.
“Hal yang sangat disayangkan saat negara kita kembali mundur ke belakang ketika berbicara soal demokrasi. Sudah semestinya nilai-nilai demokrasi berdampak signifikan khususnya di tanah Papua. Sehingga tidak ada lagi rakyat sipil harus jadi korban walaupun hanya karena menyampaikan pendapat dan gagasan,” kata alumnus Unhas Makassar ini.
“Saya pikir sudah saatnya kita mengevaluasi bersama-sama tentang persoalan ini dan sebagai Senator kami sangat sayangkan dinamika politik lokal yang diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Saya harap ada perhatian khusus dari Presiden, Panglima TNI dan Kapolri terkait dengan situasi politik daerah dimana pihak keamanan sangat agresif dan cenderung represif yang kemudian menimbulkan situasi politik yang tidak stabil,” ujar Filep.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari