jpnn.com - JAKARTA – Masalah ketidakadilan dunia usaha terhadap daerah kaya penghasil tambang tidak saja terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan Provinsi Papua selaku daerah penghasil emas dan tembaga yang tidak akan pernah habisnya.
Kabupaten Tanjabar di Provinsi Jambi menurut anggota DPD RI, Juniwati T Masjchun Sofwan, kejadian serupa juga sudah berlangsung cukup lama.
BACA JUGA: Megawati Turun Tangan di Indramayu
“Sebagai daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjabar hanya memperoleh dana bagi hasil kategori menengah," kata Juniwati T Masjchun Sofwan, Sabtu (5/12).
Padahal, lanjutnya, di Tanjabar ada sekitar 205 sumur penghasil migas dan 98 sumur diantaranya sudah produksi secara maksimal.
BACA JUGA: Beraats... dari Tiga Paslon, Hanya Satu yang Hadir
“Tapi Kabupaten Tanjabar oleh Kementerian ESDM diberi dana bagi hasil kategori menengah,” ujar senator dari Provinsi Jambi ini.
Menurut Juniwati, mestinya dana bagi hasil untuk Kabupaten Tanjabar sudah harus dalam kategori maksimal karena kapasitas produksi migas di 98 sumur tersebut sudah optimal.
BACA JUGA: H-3 Surat Suara Sampai ke Pulau Terpencil
Karena itu, Juniwati minta DPD RI bisa membicarakan masalah ketidakadilan dana bagi hasil ini kepada Menteri ESDM. "DPD jangan hanya minta PT Freeport Indonesia transparan. Kementerian ESDM mestinya juga diminta transparan dalam menetapkan pronogsa produksi dan lifting migas untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga daerah tidak dirugikan," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Turun Tangan
Redaktur : Tim Redaksi