JAKARTA - Perebutan batas wilayah antar provinsi akibat perebutan sumber daya alam (SDA)Pulau Berhala yang diperebutkan Jambi dan Kepulauan Riau, misalnya, diduga memiliki kandungan mineral
BACA JUGA: DAU/DAK Rawan Disunat
Hal serupa terjadi di Pulau Tujuh yang disengketakan Bangka Belitung dan Sumatera selatan memiliki kandungan timah dan minyak bumi.Demikian diungkapkan Pakar Perbatasan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Sarosa Hamongpranoto ketika dihubungi INDOPOS di Jakarta, Senin (5/12)
BACA JUGA: Kemesraan Andhika-Malinda Dibeber di Pengadilan
Pihak-pihak tertentu merasa wilayah tersebut menguntungkanMantan Dekan Fisipol Unmul mengatakan, ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa
BACA JUGA: Tarik Total Brimob Dari Papua
Pertama, luas wilayahDengan adanya penambahan batas, maka luas wilayah ikut bertambahKedua, potensi SDAApapun kandungannya, lahan subur sangat diminati sebuah wilayahTerakhir, pendudukHal ini kerap kaitannya dengan politik, terutama untuk pemilihan kepada daerah (Pilkada).’’Sebenarnya kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah lebih besar lagiKalau sengketanya antar kabupaten dan kota cukup ditengahi gubernurTapi kalau antar provinsi harus menteri dalam negeri (Mendagri),’’ tutur Sarosa.
Menurutnya, para pimpinan daerah harus peka dengan persoalan tapal batas tersebutJangan sampai, sengketa berujung perang antar wilayahSebab, tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadiApalagi, kalau berkaitan dengan pemekaran wilayah.
’’Awalnya perseteruanTapi tidak di-manage jadi sengketaTidak di-manage lagi berubah jadi konflikTidak di-manage lagi berubah jadi perang,’’ ucap mantan Pembantu Rektor II Unmul tersebut.
Dirinya menyarankan, mendagri maupun gubernur harus bertemu untuk mendinginkan suasanaMasalah yang dipersoalkan adalah batas administrasi, berbeda dengan batas adatDi samping itu, masyarakat juga jangan mudah terpancing’’Kalau ada SDA yang terkandung di dalamnya sangat peka sekaliIni berkaitan dengan bussines oriented,’’ ungkap Sarosa.
Ketua Program Magister Ilmu Hukum Unmul ini melanjutkan, pemerintah pusat harus serius menangani sengketa tapal batas tersebutUntuk menyelesaikannya, harus bijak’’Batas antar desa saja bisa rebutApalagi ini antar provinsiKonstelasinya akan lebih besar lagi,’’ urainya(cdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkop UKM Siap Pecat Bawahan Korup
Redaktur : Tim Redaksi