jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan angkat bicara terkait polemik di di pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang notabene adalah anak usaha patungan KBN dengan pihak swasta, yang tak kunjung usai selama bertahun-tahun.
Belakangan, polemik kembali menghangat pascaputusan banding gugatan perdata yang dilayangkan KBN. KCN yang tidak terima dengan putusan itu, lantas mengambil langkah kasasi.
BACA JUGA: Menhub Dukung Langkah Kemenkeu
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan pada Kementerian Perhubungan M. Tohir menganggap, semuanya sudah jelas. Menurutnya, pengelolaan dan pembangunan pelabuhan yang dilakukan PT KCN sudah melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
"Ini kan sudah berjalan, dia (KCN) ingin membuka pelabuhan umum, dan itu sudah berjalan sesuai dengan UU dan itu semua diselesaikan, kan itu amanatnya," kata Tohir ketika dihubungi.
BACA JUGA: 33 Ribu Lebih Kapal Nelayan Telah Disertifikasi
Bila kemudian ada gugatan yang terjadi, dia mengembalikan kepada kedua belah pihak yakni PT KCN dan PT KBN. "Sebetulnya tidak ada yang rumit, kebetulan ini ada masalah kedua belah pihak, dan kami tidak ingin ikut di dalamnya, karena PT KCN ini sudah sesuai dengan UU, itu sesuai prosedur," kata dia.
Menurut Tohir, langkah Kemenhub dalam memberikan peluang kepada swasta bahwa berdasarkan Undang-undang pelayaran tahun 2018 bahwa usaha kepelabuhan saat ini tidak dikuasai oleh satu operator, sehingga ini perlu didorong.
BACA JUGA: Menhub: CPNS Kemenhub Adalah Orang-orang Terbaik
"Dan PT KCN sudah sesuai dengan UU yang ketika itu disepakati. Kan itu untuk umum maka sesuai dengan UU," ujarnya lagi.
Sementara itu, Kuasa hukum PT KCN, Juniver Girsang menganggap apa yang dilakukan oleh PT KBN sangat memalukan. “Perbuatan yang dilakukan KBN ini bisa membuat para investor ogah menanamkan sahamnya. Ini bisa mengakibatkan investor kabur dari Indonesia. Kita harus mengambil sikap dan menyampaikannya kepada pemerintah. Investor harus dilindungi, dan harus diberi kepastian hukum," kata Juniver Girsang melalui siaran persnya.
Juniver juga mengutarakan keheranannya karena KBN mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dengan tergugatnya adalah KCN dan Kemenhub. Sebuah Badan Usaha Milik Negara menggugat
Lembaga Kemenhub sebagai regulator. Insiden itu, lanjut dia merupakan preseden buruk bagi investor yang ingin menanam investasinya.
“Hal ini preseden buruk bagi investor. Bila keadaan begini, investor mau mencari perlindungan hukum ke mana lagi? Presiden Jokowi harus bersikap karena ini merupakan unggulannya dalam Nawacita,” tukas Juniver. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selama Empat Tahun, ada 31 PNS Kemenhub yang Dipecat
Redaktur & Reporter : Adil