"Kepala daerah tidak bisa menggunakan data sensus penduduk kali ini karena tidak lengkap," kata Tjahjo dalam short message service (SMS) pada JPNN, Senin (3/5).
Keinginan pemerintah untuk bangun Single Identity Number, menurut dia, tidak tercover karena mestinya sidik jari warga juga diambil
BACA JUGA: Tolak Sri Mulyani, PDIP dan Hanura Walkout
Mobilitas juga tidak terekam padahal sangat bermanfaat untuk kebijakan penataan pemukiman, transportasi dan sebagainya."Mohon maaf saya keluarkan statemen ini, karena banyak kepala daerah mengadu ke saya dan bilang tidak banyak menerima manfaat dari sensus kali ini," pungkasnya.
Sebelumnya Tjahjo mengkritisi pelaksanaan sensus penduduk yang dinilai memboroskan anggaran negara
Ditambahkannya, sensus penduduk memang diperlukan dan seharusnya didesain untuk tertib administrasi kelengkapan diri (KTP berbasis NIK, kartu keluarga, serta penentuan hak suara dalam pilkada)
BACA JUGA: Menpera Ikut Imbau Pengusaha Terapkan UMR
Namun, secara umum kebijakan pemerintah belum terintegrasi secara baikBACA JUGA: Belanja Pegawai Sedot Rp162,4 Triliun
Terutama data kemiskinan/pengangguran, data penduduk/DPT.(esy/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Optimis Pertumbuhan Ekonomi Lampaui 5,8 Persen
Redaktur : Tim Redaksi