jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hasil kunjungan kerjanya ke Australia adalah salah satunya membicarakan terkait hukuman mati yang sempat membuat tegang hubungan Indonesia-Australia.
Menurut Luhut, secara prinsip pemerintahan baru dari Perdana Menteri Malcolm Turnbull sangat menghormati kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga mantan Kepala Staf Kepresidenan ini memastikan, jika di lain waktu ada kebijakan hukuman mati bagi WN Australia karena tersangkut masalah narkoba, Pemerintah Australia tak akan mengintervensi.
BACA JUGA: Sebut Pelindo II di Era Gus Dur Banyak Calo, RJ Lino Dicap Takabur
"Mereka tidak akan campuri," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, seperti dikutip dari JPG, Kamis (19/11).
Sebelumnya, Pemerintah Australia dengan pimpinan Tony Abbot menolak keras kebijakan hukuman mati bagi WN Australia yang terlibat kasus narkoba di Indonesia.
BACA JUGA: Waduh...Seleksi Capim KPK di DPR Masih Gantung
Awalnya penolakan itu bersifat pernyataan di surat kabar lokal Australia, namun kemudian berlanjut dengan pernyataan keras lainnya. Terakhir, PM yang sudah diganti itu sempat menyurati Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Saat ini, kebijakan hukuman mati menurut Luhut sedikit diredam. Mengingat, ada hal-hal yang harus dibenahi pemerintah secara serius. Contohnya soal perekonomian Indonesia dan hal lainnya. Untuk itu, ia sempat menyatakan sikap RI pada otoritas Australia, intinya semua masalah akan dibicarakan baik-baik.
BACA JUGA: Pengamat UI Yakin Jokowi Tak Perpanjang Kontrak PT Freeport
"Saya sudah katakan, kami belum berpikir melakukan hukuman mati sepanjang ekonomi kita masih seperti ini. Kami konsentrasi pada ekonomi, kalau ada apa-apa kita bicarakan. Mereka sepakat," pungkasnya. (adn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terkait Setnov, MKD Temui Kapolri, Apa Hasil Pertemuannya, Simak Disini
Redaktur : Tim Redaksi