jpnn.com, JAKARTA - Hadirnya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin Cs perlu dicermati secara mendalam.
Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar, sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.
BACA JUGA: Maklumat KAMI Final, Segera Dideklarasikan di Seluruh Indonesia
Lalu seperti apa pandangan para tokoh terkait hadirnya KAMI?
Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela tanah airnya dengan segenap jiwa dan raganya.
BACA JUGA: Dedi: Gerakan Din Syamsuddin dan KAMI Bukan Kepentingan Muhammadiyah
"Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas, baik dari ancaman yang berasal dari dalam atau luar negeri," ujar Wawan dalam diskusi bertema 'Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?' di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu (12/8).
Namun, di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi covid-19, bukan yang lainnya.
BACA JUGA: Sempat Berseteru, Seperti ini Cara Nikita Mirzani Beri Semangat Istri Jerinx SID
Karena itu semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing, sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut.
Sementara itu Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas.
Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan sudah cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya.
Kapitra membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik.
Dia melihat bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.
"Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan," ulasnya.
Sementara, Pengamat Politik Unas, Roby Nurhadi, berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis, khususnya KAMI diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia.
Menurutnya siapapun tokoh yang ada di dalam struktur organisasi KAMI tersebut harus bijak dalam menyikapi persoalan negara, khususnya dalam sistem pemerintahan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi covid-19.
Dia berharap agar keberadaan KAMI tersebut benar-benar bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah utama yang dihadapi negara. Jika dalam kenyataannya nanti pembentukan KAMI sarat dengan muatan politis maka dia menilai bahwa hal itu tidak relevan dan tidak terhormat.
"Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing," tandasnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy