jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)) Kominfo Usman Kansong mengakui beberapa wilayah di Indonesia belum bisa menikmati berbagai kanal informasi digital, karena memiliki keterbatasan akses internet.
Data Badan Aksesibilitas, Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menyebutkan 49,33% wilayah Indonesia dapat menikmati akses jaringan 4G, 44,35% wilayah dapat menikmati jaringan 3G dan jaringan 2G dapat diakses sebanyak 68,54% wilayah Indonesia.
BACA JUGA: Lihat Dompet Ayu Ting Ting, Robby Purba: Orang Kaya Isi Dompetnya Rp13 Ribu
“Sementara ada 9.113 desa atau kelurahan dalam wilayah 3T belum mendapat akses jaringan 4G. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mendorong penghentian siaran Televisi Analog yang disebut Analog Switch Off,” ujar Usman dalam Webinar Diskusi Publik 'Adu Strategi Pemerintah di Layar Kaca', Rabu, (29/9).
Analog Switch Off, lanjut Usman merupakan bentuk dari digitalisasi penyiaran yang dapat menghasilkan multiplayer effect untuk ekonomi digital Indonesia.
BACA JUGA: Puluhan Perusahaan Raih Top Digital Public Relations Award 2021
Penghentian siaran televisi analog atau Analog Switch Off akan dilaksanakan secara bertahap tahap pertama selambat-lambatnya 30 April 2022.
Tahap kedua pada 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga selambat-lambatnya pada 2 November 2022.
BACA JUGA: Belasan Perusahaan Raih Top Digital Corporate Brand Award 2021
“Seluruh siaran Televisi Analog akan dihentikan hingga 2 November 2022. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan Analog Switch Off dan bermigrasi dari siaran Televisi Analog ke Siaran Televisi Digital,” ujar Usman.
Direktur Penyiaran Kominfo Geryantika Kurnia mengatakan migrasi TV Analog ke TV digital sangat penting karena akan mendapatkan efisiensi frekuensi sekitar 112 Mhz.
Lalu bagaimana strategi beberapa Kementerian/Lembaga dalam memanfaatkan layar kaca?
Sementara, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, drg. Widyawati mengatakan pihaknya memiliki strategi dalam komunikasi di era digital, misalnya dalam mempercepat program vaksinasi.
“Mulai dari menentukan narasi kemudian pesan kuncinya. Landasan dari kegiatan, public address, dan media relations atau komunikasi dengan stakeholder dan opinion leader serta manajemen krisis komunikasi,” tutur Widyawati.
Di lain pihak, aparat kepolisian juga terus membangun jejaring komunikasi dan kanal diseminasi berbasis teknologi.
“Polri berupaya bagaimana semakin dekat dengan masyarakat dan tentunya Polri berharap semakin dekat dengan masyarakat. Salah satu program Kapolri adalah mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, meningkatkan public trust terhadap Polri,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono.
Sementara Plt Kapusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Riset dan Teknologi, Dr Hasan Chabibie mengatakan pihaknya akan memanfaatkan konten-konten di layar kaca untuk peningkatan kualitas kegiatan belajar secara virtual.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy