jpnn.com, JAKARTA - Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) Ngatawi Al Zastrow menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menjadi kambing hitam dalam polemik tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Menurut Ngatawi, RUU HIP yang merupakan hasil kesepakatan fraksi-fraksi di DPR ternyata diopinikan menjadi gagasan PDIP semata.
BACA JUGA: Bukan Dari PDIP! Siapa yang Memasukkan Trisila dan Ekasila ke RUU HIP?
"Tak hanya balik badan, mereka (fraksi-fraksi, red) seolah menuding bahwa RUU HIP hanya milik PDIP, produk PDIP bukan usulan lembaga DPR, padahal mereka jelas-jelas ikut membahas, memberi catatan dan mengesahkan dalam sidang parpurna," kata Ngatawi, Senin (6/7).
Mantan asisten pribadi KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu juga menyoroti soal pembakaran bendera PDIP. Ngatawi mengkritisi partai-partai mitra koalisi PDIP yang tak menunjukkan solidaritas.
BACA JUGA: Bendera PDIP Dibakar, Hasto: Kami Tetap Solid
"Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, bahkan sekadar ucapan simpati dan bela rasa tidak muncul dari partai-partai lain," kata Ngatawi.
Mantan peneliti Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta tahun 1993– 1999 yang juga peraih gelar doktor sosiologi itu menjelaskan, institusionalisasi parpol sebenarnya terus digoyang oleh berbagai pihak yang ingin mengarahkan demokrasi Indonesia lebih bernuansa individualis. Karena itu, kata Ngatawi, sangat penting bagi setiap politikus menjaga simbol sebuah parpol dan tidak membiarkan serangan terhadap pilar demokrasi Indonesia.
BACA JUGA: Akankah Jago PDIP di Pilkada 2020 Tenggelam Gara-gara RUU HIP?
Menurut Ngatawi, bukan tak mungkin preseden pelecehan terhadap sistem politik kenegaraan ini bisa saja terulang. Mantan ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (LESBUMI) PBNU itu menambahkan, ke depan bisa saja pembakaran atas bendera-bendera parpol juga terjadi.
"Misalnya, bisa saja akan terjadi pembakaran terhadap bendera PKS karena dianggap dekat dengan HTI sebagai organisasi ilegal dan dianggap merongrong Pancasila," kata Ngatawi.(tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga