jpnn.com, JAMBI - Pada rangkaian kunjungan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra ke Provinsi Jambi pihaknya melakukan penyerahan 12 SertiFikat Hak Pakai kepada Bupati Kabupaten Sarolangun di Aula Kantor Bupati Sarolangun, Kamis (10/6).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut penyelesaian persoalan yang sebelumnya didahului dengan peninjauan langsung ke masyarakat Orang Rimba di Kabupaten Soralangun, Provinsi Jambi.
BACA JUGA: Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Program Strategis Nasional di Jember
Menurut laporan Bupati Kabupaten Sarolangun Cek Endra populasi Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambil sebanyak 12 ribu jiwa.
Mereka tersebar di Kabupaten Sarolangun sebanyak 650 Kepala Keluarga atau 2.605 orang yang tersebar di 6 Kecamatan.
BACA JUGA: Kementerian ATR Sosialisasikan Program Strategis Nasional di Konawe Selatan
Cek Endra menyebut 50 persen dari populasi sudah berbaur dengan warga sekitar di beberapa desa.
Lebih lanjut, Cek Endra mengatakan bahwa Pemerintah Sarolangun sendiri sangat aktif membantu SAD yang terdapat di Provinsi Jambi.
“Pemkab sudah melakukan beberapa hal dalam rangka membantu seperti memfasilitasi pendidikan, memberikan bantuan sosial, hingga beasiswa bagi SAD,” jelasnya.
Dia menyebut untuk realisasi bantuan tersebut, pihaknya dibantu oleh pemerintah pusat.
"Saya sangat berharap kehadiran Bapak Wamen di Kabupaten Sarolangun ini mampu memberikan solusi terkait permasalahan yang selalu muncul, sehingga bisa memajukan Provinsi Jambi," tambah Cek Endra.
Menanggapi hal tersebut, Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra mengatakan masih mencari dan memahami permasalahan terkait SAD.
“Saat ini kami masih mencari informasi soal apa yang dihadapi oleh masyarakat orang Rimba Hitam Hulu, kami juga sedang mencari potensi dan peluang-peluang apa yang bisa kami berikan," ungkap Surya Tjandra.
Setelah melakukan peninjauan ke masyarakat orang Rimba Hitam Hulu, Surya Tjandra tertarik untuk mendorong adanya Major Project sesuai dengan harapan bupati untuk memajukan tidak hanya Kabupaten Sarolangun tapi juga Provinsi Jambi secara keseluruhan.
"Kami akan berdiskusi bersama apa yang kami bisa bantu, yang pasti ini butuh kerja sama kami semua, baik pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkannya. Kami harap di rencana pembangunan major project di Provinsi Jambi," katanya.
Untuk itu, Wamen ATR/Waka BPN pun mengajak semua pihak dengan kesempatan yang ada untuk sama-sama bekerja dan belajar.
Dia menilai masih banyak potensi di wilayah Jambi yang bisa dikembangkan dan dibangun.
"Khususnya masyarakat orang Rimba Hitam Hulu yang butuh perhatian khusus," katanya.
Turut hadir bersama Wamen ATR/Waka BPN, yaitu Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Daniel Adityajaya; Kasubdit Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat, Sitti Hafsiah; Plh. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Ismed Syah Alam; Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga; Deputi KSP, Abetnego Tarigan serta Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Fernando Sinaga. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia