JAKARTA--Setiap instansi pusat maupun daerah diminta untuk meningkatkan akuntabilitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan akuntabilitas, menurut Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Herry Yana Sutisna, semua instansi pemerintah dituntut mempertanggungjawabkan seluruh sumber dana yang digunakannya, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.
"Pertanggungjawaban atau tata akuntabilitas (sense accountability) ini penting sekali untuk diwujudkan dalam tugas sehari-hari. Sebab penggunaan sumber daya negara haruslah dipertanggungjawabkan secara jelas dan baik," kata Herry di Jakarta, Minggu (29/1).
Pertanggungjawaban yang dituntut ke pemerintah tak hanya berapa dana/anggaran yang dihabiskan. Hasil dari penggunaan anggarannya juga harus dilaporkan transparan. Itu sebabnya setiap instansi pemerintah dituntut memenuhi kinerja yang tidak hanya sepadan dengan anggaran yang diberikan. Tapi juga memenuhi output maupun outcome serta impact yang dirasakan pihak lainnya.
"Membangun akuntabilitas keuangan negara diperlukan adanya keterbukaan, untuk apa anggaran negara dibelanjakan serta hasil manfaat harus jelas pertanggungjawabannya," ucapnya.
Pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara tidak hanya melakukan pengawalan agar pengelola keuangan negara, on the track, tetapi mendorong untuk mampu menjawab setiap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban manajerial, program dan lainnya.
Terkait dengan penyerapan anggaran, Herry menegaskan, bila serapannya rendah menunjukkan kegiatan tidak efektif. Sedangkan pemborosan maupun penyerapan yang tinggi, namun tidak akuntabel merupakan bukti kalau program kegiatan tidak dilakukan secara efisien.
"Mengatasi masalah ini, Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) harus berperan dalam menciptakan penyerapan yang berkualitas prima," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akibat Demo, Investor 3 Negara Angkat Kaki
Redaktur : Tim Redaksi