JAKARTA - Sejumlah serikat buruh dan pekerja meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan upah guru honorer. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, guru honorer juga harus mendapatkan upah minimum.
"Pemerintah sudah meminta pengusaha menjalankan upah minimum. Maka guru honor sebagai pegawainya pemerintah pun agar diperhatikan mendapatkan upah minimum. Karena 80 persen dari total guru honor sekarang hanya 200 ribu," ujar Said usai bertemu dengan SBY di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (29/4).
Menurut Said, dalam pertemuan itu SBY dengan bawahannya sedang mencarikan formulasi jika kemampuan keuangan memungkinkan. Selain membahas soal upah minimum guru honorer dengan Presiden, serikat buruh juga membahas mengenai jaminan kesehatan untuk masyarakat tahun 2014 nanti.
"Kami sampaikan, tidak boleh ada diskriminasi antara peserta BPJS kesehatan dan yang non BPJS kesehatan," sambung Said.
Terakhir, serikat buruh secara mayoritas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden, kata dia, sudah menjelaskan bahwa parlemen menyetujui kenaikan, tapi tidak setujui proteksi dampak kenaikan. Oleh karena itu pemerintah akan mempertimbangkannya.
"Beliau sampaikan tolong dipahami bahwa posisi pemerintah memikirkan semua lapisan masyarakat, dan kemampuan keuangan negara. Subsidi 300 triliun itu sangat memberatkan pemerintah. Akan dipertimbangkan lagi," tandas Said. (flo/jpnn)
"Pemerintah sudah meminta pengusaha menjalankan upah minimum. Maka guru honor sebagai pegawainya pemerintah pun agar diperhatikan mendapatkan upah minimum. Karena 80 persen dari total guru honor sekarang hanya 200 ribu," ujar Said usai bertemu dengan SBY di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (29/4).
Menurut Said, dalam pertemuan itu SBY dengan bawahannya sedang mencarikan formulasi jika kemampuan keuangan memungkinkan. Selain membahas soal upah minimum guru honorer dengan Presiden, serikat buruh juga membahas mengenai jaminan kesehatan untuk masyarakat tahun 2014 nanti.
"Kami sampaikan, tidak boleh ada diskriminasi antara peserta BPJS kesehatan dan yang non BPJS kesehatan," sambung Said.
Terakhir, serikat buruh secara mayoritas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden, kata dia, sudah menjelaskan bahwa parlemen menyetujui kenaikan, tapi tidak setujui proteksi dampak kenaikan. Oleh karena itu pemerintah akan mempertimbangkannya.
"Beliau sampaikan tolong dipahami bahwa posisi pemerintah memikirkan semua lapisan masyarakat, dan kemampuan keuangan negara. Subsidi 300 triliun itu sangat memberatkan pemerintah. Akan dipertimbangkan lagi," tandas Said. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY: Ekonomi Membaik, Buruh Harus Sejahtera
Redaktur : Tim Redaksi