jpnn.com, JAKARTA - Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (9/11).
Mereka meminta KPK untuk mengusut dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di Garuda.
Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda, Tomy Tampatty mengatakan penggelembungan pembelian unit pesawat di perusahaan milik negara itu mengakibatkan kerugian hingga saat ini.
BACA JUGA: Anak Buah Anies Datang ke KPK Terkait Formula E, Bawa Dokumen 600 Halaman
Bahkan, penggelembungan yang hanya dinikmati segelintir orang mengakibatkan Garuda berutang dan terancam pailit.
"Pengadaan pesawat itu memang mulai dari 2006, ini dokumennya. Saya kira bisa ditelusuri siapa dirut dan komisaris pada saat itu," kata dia usai melapor ke KPK.
Menurut Tomy, pihaknya pada masa lalu sebenarnya sudah melaporkan indikasi penggelembungan itu kepada KPK.
Namun, dia menyatakan baru sekarang KPK mau bergerak setelah ramai di publik.
"Kesempatan sekarang ini ada pintu mereka masuk terkait dengan transaksi kosultan, CRG, dan terkait pengadaan (Boeing) 777."
BACA JUGA: Erick Thohir: Kerja Sama Garuda-Emirates Dukung Penguatan Layanan Domestik
"Ini penting kami sampaikan biar tudingannya itu jelas, siapa yang jadi maling di republik ini terkait dengan pengadaan pesawat," jelas dia.
Tomy menyebut salah satu bukti yang pernah dilaporkan pihaknya terkait penunjukan konsultan untuk pengadaan pesawat secara langsung.
BACA JUGA: Curi Start, Mitsubishi Xpander 2021 dan Xpander Cross Resmi Mengaspal
Penunjukan langsung itu membuat negara mengeluarkan dana Rp 800 miliar.
Tomy juga menuturkan masih banyak kasus pengadaan yang sebenarnya bermasalah di Garuda.
"Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk KPK baik pengadaan pesawat maupun mesin pesawat yang pernah kami laporkan," jelas dia.
Dia juga mengaku siap menjadi saksi untuk mengungkap kasus dan pihak-pihak yang menerima keuntungan.
Menurut dia, serikat karyawan tidak mau Garuda terus menerus menjadi buruk.
"Saya kira beban utang sekarang ini, kan, akibat dari pengadaan pesawat juga, kontribusi terbesar. maka dari itu dikatakan ada korelasi jelas ada. Ini yang harus ditelusuri oleh KPK," tandas Tomy. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berita Duka, PNS Perempuan Meninggal Dunia, Kades Bilang Begini
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Fathan Sinaga