jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan, fungsi keprotokolan satu kementerian/lembaga memiliki keterkaitan dengan lainnya. Menurut Ma’ruf, dalam menjalankan tugas pada agenda kenegaraan, protokoler suatu lembaga tentu akan melibatkan juga kementerian dan kelembagaan yang terkait.
Dia mencontohkan di MPR misalnya ketika ada agenda penting kenegaraan seperti sidang tahunan, pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres), tentu perlu didukung oleh pejabat dan petugas protokol dari lembaga lain.
BACA JUGA: HNW: Jangan Sia-siakan Suara Kalian
“Karena ini melibatkan dari semua kementerian dan lembaga lain,” tegas Ma’ruf saat membuka Forum Koordinasi Protokol 2018 di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11).
Ma’ruf menambahkan, tidak jarang terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas keprotokolan antara lembaga satu dengan lainnya di lapangan. Menurut dia, hambatan-hambatan seperti itu masih ditemukan di lapangan.
BACA JUGA: HNW: Maknai Perjuangan Pahlawan dalam Koridor Empat Pilar
Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif seperti yang selama ini sudah berjalan meskipun masing-masing sudah punya aturan main soal keprotokolan. “Muaranya adalah melancarkan tugas masing-masing,” tegas Ma’ruf.
Dia menjelaskan forum ini sengaja digagas untuk sharing banyak hal terkait keprotokolan. Menurut dia, kementerian/lembaga, termasuk MPR, memiliki karakteristik keprotokolan berbeda dengan lainnya. Karena itu, Forum Koordinasi Protokoler 2018 yang baru pertama kali digelar MPR ini sangat strategis untuk bisa berdiskusi dan berdialog terkait bagaimana menjalankan tugas-tugas layanan keprotokolan yang lebih efektif.
BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid: Mari Kita Mengunjungi Museum
“Saya kira ini forum yang cukup representatif untuk bisa melakukan perbincangan fungsi keprotokolan yang terintegrasi secara nasional,” tambah Ma’ruf.
“Mudah-mudahan setelah ini ada tindak lanjut untuk melakukan pertemuan intensif berkala guna mensinergikan persoalan di lapangan dalam upaya melakukan pengabdian sebagai aparatur sipil negara (ASN),” katanya.
Forum itu diikuti oleh pejabat dan petugas protokoler sejumlah kementerian/lembaga maupun peserta dari provinsi di Indonesia. Forum diisi dengan penyampaian beberapa materi. Antara lain oleh Pejabat Dubes Fungsional Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Dienne Hardianti. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Melani Dorong Makin Banyak Perempuan jadi Wakil Rakyat
Redaktur & Reporter : Boy