jpnn.com, JAKARTA - SETARA Institute menyampaikan hasil risetnya tentang hak-hak kelompok marjinal. Hasil riset menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal.
Adanya berbagai produk hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas SARA, ragam gender dan seksual, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan menunjukkan isu-isu ini masih belum dijadikan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan.
BACA JUGA: Persembahan Marjinal untuk Palestina di Hammersonic Festival
"Kesempatan dan ruang-ruang yang diberikan kepada kelompok marjinal dalam proses pembangunan daerah, baik pada tahap perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi belum sepenuhnya maksimal," tutur Sayyidatul Insiyah, peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute, Jumat (8/3).
Dia melanjutkan dalam konteks momentum teknokratis, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, SETARA Institute telah memulai agenda advokasi pengarusutamaan pembangunan inklusif di Aceh, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
BACA JUGA: Kemensos Salurkan 935 Paket Makanan Siap Saji Bagi Warga Marjinal
Sementara itu, menyambut pesta demokrasi Pilkada serentak 2024, SETARA Institute menyelenggarakan rangkaian peningkatan kapasitas bertema "Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marjinal" pada 4-7 Maret 2024.
"Strategi ini diawali dengan implementasi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat," ujar Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan.
BACA JUGA: OM PMR Beri Bocoran Soal Album Terbaru, Ada Keterlibatan Marjinal
Adapun sasarannya adalah kelompok minoritas agama/kepercayaan, etnis, disabilitas, ragam gender dan seksual, masyarakat adat, serta berbagai organisasi masyarakat sipil di ketiga provinsi yang bekerja dalam advokasi isu-isu kelompok marjinal.
Selain sebagi forum peningkatan kapasitas, melalui agenda tersebut juga telah terbentuk Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demorkasi) di masing-masing provinsi. Mulai dari Koalisi ASPIRASI Sulawesi Selatan, Koalisi ASPIRASI Jawa Barat, dan Koalisi ASPIRASI Aceh.
"Ketiga Koalisi ini menjadi mitra strategis Koalisi ASPIRASI di tingkat nasional yang terdiri dari Perludem, Transparency International Indonesia (TII), SETARA Institute, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)," terang Halili Hasan.
Dari pemetaan masalah dalam kegiatan peningkatan kapasitas tersebut, Koalisi ASPIRASI menyampaikan beberapa hal untuk bisa ditindaklanjuti bersama, di antaranya:
1. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas ruang-ruang dialog yang konstruktif antara kelompok marjinal dan pemerintah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pembahasan agenda-agenda pembangunan daerah terutama dalam momen penyusunan RPJMD 2025-2029 yang tahapannya telah dimulai di masing-masing daerah.
2. Mengintensifkan komunikasi dengan aktor-aktor politik untuk menyalurkan aspirasi kelompok marjinal.
3. Memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sipil dan media dalam mengamplifikasi aspirasi dan kebutuhan kelompok marjinal. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad