Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, akan menyampaikan visi terbaru mengenaiketerlibatan diplomatik Australia dengan menerbitkan dokumen kebijakan luar negeri pertama dalam 13 tahun terakhir.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) telah meminta tanggapan publik terhadap dokumen strategis tersebut yang kemungkinan akan dirilis pada paruh kedua tahun 2017 nanti.

BACA JUGA: Canberra Larang Pengumpulan Dana dengan Jualan Coklat

"Saya bertekad untuk memastikan bahwa dokumen kebijakan 2017 itu memiliki proposal yang bisa diimplementasikan, yang memiliki dinamika yang bisa dilakukan selama sekitar 10 tahun," kata Bishop.

"Ini bukan tentang memprediksi masa depan atau peristiwa -misalnya, kita tak akan memprediksi Brexit."

BACA JUGA: Sydney Akan Bangun Bandara Kedua

Dokumen kebijakan luar negeri Australia terakhir diterbitkan oleh pemerintahan John Howard pada tahun 2003 dan digawangi oleh mantan Menteri Luar Negeri mereka, Alexander Downer, yang kini menjabat sebagai Komisaris Tinggi Australia untuk Inggris.

Sejak saat itu, Australia telah melalui lonjakan pertambangan dan ekspor, kebangkitan ekonomi China, ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan dan baru-baru ini, Presiden AS terpilih -Donald Trump.

BACA JUGA: ELL: Makna Ungkapan dengan kata Kid

Menlu Bishop mengatakan, saat itu adalah "waktu yang tepat" untuk merilis pernyataan bermuatan nilai dan prioritas dan membantah klaim bahwa dokumen tersebut bisa jadi menyinggung negara-negara lain.

"Kami mampu membentuk dan memiliki pengaruh secara positif atas kepentingan nasional kami dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, daripada bereaksi terhadap peristiwa setelah mereka terjadi," sebutnya.

"Itu akan menempatkan kami pada posisi yang sangat baik di antara negara-negara seluruh dunia," kata Menlu Bishop.

Dokumen kebijakan itu juga akan menguraikan ukuran dan sumber daya DFAT, dengan Menlu Bishop memastikan bahwa setiap proposal baru akan melewati proses perencanaan anggaran.

"Saya menghabiskan banyak waktu saya untuk memastikan anggaran DFAT memiliki sumber daya yang tepat dan saya akan terus melakukannya," janjinya. 

"Kami selalu mencari cara yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan keterlibatan internasional kami," sambung Menlu Bishop.

Dalam Pemilu 2016, Kubu Koalisi Australia menjanjikan komitmen untuk menyampaikan kerangka kebijakan luar negeri substantif dalam waktu 12 bulan setelah terpilih kembali.

Penerbitan dokumen kebijakan itu muncul hanya beberapa bulan setelah sekretaris DFAT, Frances Adamson, menjalani masa jabatannya.

Menlu Bishop tolak komentari Menlu AS pilihan Trump

Menlu Bishop memberi tanggapan terukur terhadap laporan di sejumlah media AS yang menyebut bahwa Presiden terpilih Donald Trump akan memilih Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri AS.

Menurut New York Times, CEO Exxon Mobil itu akan dipilih sebagai diplomat top AS, mengakhiri pertimbangan dan spekulasi selama berbulan-bulan.

"Saya tak ingin mendahului pengumuman apapun dari pemerintahan terpilih Trump dan saya akan menunggu sampai ada pengumuman resmi dibuat," utara Menlu Bishop.

"Saya berharap untuk bekerja sama dengan siapapun yang dipilih pemerintahan Trump sebagai Menteri Luar Negeri-nya,” sebut Menlu Bishop.

Ia menambahkan, "Rex Tillerson kita kenal sebagai CEO Exxon Mobil dan ada banyak warga Australia yang telah bekerja dengannya."

Menlu Bishop mengatakan, beberapa orang telah dipertimbangkan untuk mengisi jabatan itu dan ia akan membuat pernyataan yang lebih resmi dalam beberapa hari mendatang.

"Faktanya adalah pemerintahan Trump belum dilantik dan belum ada pelantikan, itu dilakukan pada 20 Januari. Saya akan menghadapi realita perubahan apapun dalam posisi kebijakan luar negeri jika dan ketika hal itu terjadi," jelasnya.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Diterjemahkan: 16:30 WIB 13/12/2016 oleh Nurina Savitri.

Lihat Artikelnya di Australia Plus

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dinding Rumah Warga Queensland Ini Jadi Sarang 30 Ribu Lebah