jpnn.com - JAKARTA – Setelah fraksi-fraksi di DPR bersilang pendapat terkait revisi UU KPK, kini giliran para menteri di jajaran Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla saling menyindir bahkan mengarah pada saling menyerang.
Salah satu contonya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyindir kebijakan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
BACA JUGA: BKN Tolak Pemberkasan NIP CPNS Lulusan PTS Bermasalah
Rizal menunjuk pada paket kebijakan ekonomi September I, terkait PT Freeport Indonesia. Dalam Paket Kebijakan September I, PT Freeport dan pengusaha tambang lainnya dimungkinkan untuk memperpanjang kontraknya 10 tahun sebelum masa kontraknya habis.
Padahal dalam ketentuan sebelumnya, jangka waktu permohonan perpanjangan kelanjutan operasi pemegang izin usaha pertambangan (IUP), IUPK Khusus (IUPK), kontrak karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah dua tahun sebelum kontrak selesai.
BACA JUGA: Putri Pak Harto: Ini Adalah Pembunuhan Massal!
Ini, menurut Rizal, pejabat yang mengubah kebijakan tersebut justru tidak tahu teknik negosiasi yang baik.
“Ada pejabat yang membuat kebijakan 10 tahun sebelum (kontrak) habis sudah bisa diputuskan. Pejabat itu enggak tahu teknik negosiasi,” sindir Rizal di Universitas Jayabaya, Jakarta, Kamis (8/10).
BACA JUGA: Akhirnya, Jokowi Sambangi Titik-titik Asap di Sumatera
Seharusnya, menurut mantan Kepala BULOG ini, Sudirman Said membuat kebijakan yang bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia.
“Semakin kepepet posisi tawar kita semakin baik. Jadi ada manfaat buat bangsa,” kata Rizal menyesalkan kepada Sudirman Said.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bencana Asap, Fahri Hamzah Doakan Segera Turun Hujan
Redaktur : Tim Redaksi