Setelah Muncul Ajakan Patungan Beli Kapal Selam, HNW Minta Pemerintah Bijaksana Menggunakan APBN

Rabu, 28 April 2021 – 05:59 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW). Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi semangat patriotik masyarakat Indonesia untuk membuat program patungan pembelian kapal selam yang diinisiasi oleh Pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan Ustaz Abdul Somad.

Hidayat meminta Pemerintah RI agar bijaksana merespons dengan merealokasi APBN untuk program-program yang memang sangat urgen seperti pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

BACA JUGA: Investigasi Karamnya KRI Nanggala, Konon TNI AL Bakal Melibatkan Pakar Kapal Selam 

Menurutnya, inisiatif pembelian kapal selam tersebut sebagai respons konstruktif dari peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402, dan gugurnya 53 personel terbaik TNI Angkatan Laut.

“Saya sangat mendukung inisiatif masyarakat membuat gerakan tersebut. Ini jadi seperti mengingatkan pada sejarah dulu, yang mana umat Islam di Aceh patungan membantu Pemerintah Republik Indonesia di awal kemerdekaan untuk membeli pesawat pertama yang dimiliki Pemerintah Indonesia,” kata Hidayat melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (27/4).

BACA JUGA: Respons Jubir Prabowo Setelah UAS Menggalang Dana Membeli Kapal Selam

Menurutnya, inisiatif ini semestinya juga menjadi kritik dan pengingatan bagi pemerintah agar lebih bijaksana dalam pembuatan anggaran. Hidayat mengingatkan jangan sampai hal-hal yang sangat urgen seperti soal alutsista tidak diprioritaskan. Sementara, lanjut dia, proyek-proyek yang tidak urgen malah didahulukan.

“Dengan adanya gerakan masyarakat itu, semestinya pemerintah segera melakukan realokasi APBN untuk alutsista serta program mendesak lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA: KRI Nanggala-402 Tenggelam dan Kabinda Papua Gugur, Sultan Merespons Begini

HNW sapaan akrab Hidayat mengatakan ada berbagai kebijakan keuangan pemerintah yang cenderung tidak memenuhi aspek urgensi dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.

Oleh karena itu, lanjut dia, dengan terjadinya gerakan patungan dari masyarakat tersebut semestinya pemerintah segera melakukan realokasi anggaran untuk berbagai program yang lebih urgen dan menjadi hajat rakyat, bangsa dan negara.

Dia mencontohkan anggaran pembangunan ibu kota negara yang menelan dana APBN hingga Rp 89 triliun. Padahal, dengan masih berlangsungnya Covid-19 beserta dampaknya, juga terbatasnya APBN yang mengandalkan utang luar negeri, perpindahan ibu kota tidak urgen untuk saat ini.

Selain itu, HNW juga menyoroti, suntikan Rp 20 triliun untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya yang bermasalah karena korupsi.

“Anggaran semacam itu seharusnya direalokasi, selain untuk penanganan Covid-19 beserta dampak sosialnya, juga untuk membeli atau memperbarui alutsista seperti pembelian atau memproduksi sendiri kapal selam,” kata dia.

HNW menambahkan daripada menyuntikkan Rp 20 triliun ke Jiwasraya yang dananya dikorupsi oleh pimpinannya sendiri, dan Rp 89 triliun untuk proyek ibu kota negara, lebih baik dipakai untuk membantu PT PAL agar dapat segera memproduksi kapal selam. “Yang setiap kapal selam produk PT PAL senilai Rp 1,5 triliun,” jelasnya.

HNW menuturkan rakyat yang sedang susah saja mau merealokasi anggaran mereka yang sedikit itu untuk membantu negara.

Oleh karena itu, kata dia, semestinya negara dengan APBN yang ada juga bisa merealokasi anggarannya.

Menurutnya, kalau separuh saja dana APBN untuk proyek ibu kota yang sebesar Rp 89 triliun dan suntikan APBN untuk Jiwasraya sebesar Rp 20 triliun direalokasi untuk peremajaan alutsista, maka Indonesia bisa membeli sejumlah kapal selam.

Selain itu, lanjut dia, bisa juga ditambah untuk kapal perang atau kapal patroli laut lainnya untuk mengamankan teritori kedaulatan laut dan kekayaan laut Indonesia yang sudah diinformasikan kerap dibobol oleh kapal selam atau kapal perang asing. Serta untuk menyelamatkan kekayaan laut Indonesia yang dicuri oleh nelayan asing.

“Itu jelas lebih urgen, lebih bermanfaat, dan bisa menyelamatkan muruah negara, dan dengan demikian negara dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” jelasnya. (*/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler