jpnn.com, JAKARTA - Setelah pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mewacanakan agar Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur sebaiknya dipilih secara tidak langsung.
Sultan menegaskan hal itu setelah dirinya menghadiri acara pelantikan kepala daerah di Istana Merdeka di Jakarta pada Rabu (20/2/2025).
BACA JUGA: Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
Mantan aktivis KNPI itu menggarisbawahi bahwa wacana tersebut baru merupakan pendapat pribadinya.
Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis.
BACA JUGA: Sultan: Pancasila Membawa Misi Perdamaian dan Kemakmuran Universal
Dia mengatakan secara empiris jabatan Gubernur merupakan wakil atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Hal tersebut dinilai sangat beralasan karena bentuk negara Indonesia yang adalah negara Kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.
BACA JUGA: Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
“Dan, secara yuridis, kita mengetahui kedudukan Gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota" tegas Sultan.
Lebih lanjut, Sultan menjelaskan Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dan bukan negara federal.
Banyak urusan pembangunan di daerah yang menjadi domain presiden atau pemerintah pusat.
“Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya untuk tidak mengindahkan himbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,” ujar Sultan.
Sehingga, kata Sultan, pemerintah pusat tentunya membutuhkan seorang wakil yang representatif dan legitimated di daerah, yakni Gubernur yang memahami dan siap mendukung serta mengontrol jalannya pemerintahan di daerah.
“Dengan sistem pemilihan gubernur secara tidak langsung, akan menjadikan proses demokrasi lokal kita menjadi lebih efisien dan sederhana. Selain itu, hal itu akan memperkuat penerapan prinsip good governance dalam sistem presidensial,” ujar Sultan.
Sultan menilai pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden menjadi catatan sejarah yang patut kita apresiasi. Kita bisa melihat adanya suasana kebatinan dan energi politik yang sama antara presiden dan para kepala daerah.
"Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif dengan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sacral,” saya sendiri ikut langsung mendampingi presiden menyalami ribuan orang baik kepala daerah itu sendiri maupun pendamping dan keluarga ungkap Senator asal Bengkulu itu.
Ketika ditanya terkait mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menerangkan bahwa hal itulah yang dapat menjadi kajian kita bersama baik akademisi, partai politik, pemerintah, masyarakat dan lain-lainnya.
Beberapa mekanisme misalnya dapat dilakukan secara berjenjang, yakni melalui proses rekrutmen dan fit and proper test beberapa bakal calon di DPRD provinsi dan kemudian nama-nama tersebut diusulkan ke Presiden untuk ditetapkan dua nama menjadi Gubernur wakil gubernur.
"Sekali lagi, ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah kami tuangkan dalam buku "Green Democracy ". Karena jadwal pilkada masih lima tahun lagi, saya kira kita bisa mendesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal,” ujar Sultan.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari