jpnn.com - JAKARTA - Jumlah PNS yang akan pensiun dalam lima tahun terakhir ini atau hingga 2020 nanti diperkirakan mencapai 500 ribuan. Itu sebabnya, pemerintah menyiapkan strategi mengatasi kekurangan pegawai dalam lima tahun tersebut.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, meski pemerintah melaksanakan moratorium CPNS, namun pegawai yang akan pensiun itu harus tetap diisi agar seluruh instansi tidak akan kekurangan pegawai.
BACA JUGA: Untuk Modal Gabung ISIS Keluarga Ini Rela Jual Kebun dan Rumah, Sisa Rp 100 Juta
"Prinsip moratorium tetap jalan. Namun 500 ribu pegawai yang akan pensiun itu harus tetap diganti dengan SDM baru," kata Bima Haria, Minggu (17/5).
Dia mengaku, saat ini sudah puluhan ribu SK pensiun yang antre ditekennya. Keterlambatan itu lantaran harus menunggu penetapan kepala BKN.
BACA JUGA: Begini Kondisi Imigran Rohingya setelah Dua Hari di Kamp Pengungsian
"Sebelumnya saya memang Plt kepala BKN, tapi saya tidak punya kewenangan untuk teken SK pensiun. Nanti setelah resmi menjabat kepala, baru SK ini bisa saya teken. Karena itu saya mohon maaf kepada seluruh pensiun yang terlambat menerima SK," tuturnya.
Bima Haria menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan rumusan untuk mengatasi masalah pensiun. Pasalnya, banyak pensiunan PNS yang harus menghabiskan tabungannya untuk menutupi kebutuhan hidupnya lantaran terlambat menerima SK.
BACA JUGA: Ini Prinsip yang Dipakai Kemenlu Tangani Imigran Rohingya
"Rumusannya sudah kami siapkan, ini agar pensiunan PNS tidak pusing lagi. Jadi ketika masuk BUP (batas usia pensiun), pensiunannya sudah menerima hak-haknya," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Sudah Siap Mengusir tapi Dicegah Kemenlu
Redaktur : Tim Redaksi