JAKARTA - Dosen ilmu hukum tata negara di Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menyatakan bahwa para anggota DPR sangat sulit diharapkan bisa berperilaku seperti negarawan. Terlebih dengan adanya Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), DPR pun sulit diharapkan bakal menjalankan fungsi kontrol.
"Akibat kehadiran Setgab, semua dugaan pelanggaran konstitusi selalu diarahkan untuk diselesaikan secara politik. Inilah yang merusak tatanan bernegara. UUD 45 yang merupakan Dasar Negara pun tidak dipedulikan lagi dan penyelesaian secara politik terbukti sama sekali tidak membawa perubahan bagi rakyat," ungkapnya.
Padahal, kata Asep, pelanggaran konstitusi harusnya dibawa ke MK, bukan ke Setgab. Tapi, partai berkuasa sengaja membuat sistem seperti itu dengan kompensasi bagi-bagi jabatan di kabinet. Karenanya, lanjutnya, kepentingan rakyat tidak pernah dipikirkan.
”Inilah salah satu kegagalan besar pemerintahan berkuasa yang selalu mengingatkan anggota koalisi untuk ingat komitmen, tapi Presiden SBY lupa akan janjinya sendiri pada rakyat,” ulas Asep. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahas Kuota Haji, DPR Kunjungi Arab Saudi
Redaktur : Tim Redaksi