jpnn.com, JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sudah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (25/10).
Nominalnya mencapai Rp 2.220,9 triliun. Angka itu lebih tinggi dari APBN 2017 yang senilai Rp 2.080,45 triliun.
BACA JUGA: Setya Novanto Sebut Tito Karnavian Genius
APBN 2018 juga lebih tinggi dari APBNP 2017 yang sebesar Rp 2.133,29 triliun.
Postur APBN 2018 disusun berdasarkan asumsi makro, antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN tiga bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp 13.400 per USD.
BACA JUGA: Paripurna DPR Sahkan APBN 2018
Target pendapatan negara dari penerimaan pajak Rp 1.618,1 triliun dan bukan pajak Rp 275,4 triliun.
Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut positif peningkatan postur APBN 2018.
BACA JUGA: DPR Gelar Pameran Kujang dan Keris Pasundan
Novanto meyakini peningkatan ini bisa menstimulus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prinsip berkeadilan.
"DPR dan pemerintah tak main-main dalam membahas APBN. Kami rapat sampai tengah malam. Bahkan, Badan Anggaran dan Pemerintah baru selesai membahas APBN 2018 pada Rabu dini hari. Semuanya untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBN benar-benar untuk kesejahteraan rakyat." ujar Novanto.
Setelah APBN 2018 disahkan, Novanto berharap kementerian dan lembaga negara menggunakan setiap rupiah dalam belanjanya untuk akselerasi peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan sosial.
Novanto juga berharap pembangunan di daerah dapat terangsang dengan adanya transfer ke daerah dan dana desa dari APBN 2018 yang dialokasikan Rp 766,2 triliun.
"Presiden Jokowi saat ini sedang mengebut pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Sehingga konektivitas antardaerah serta jalur distribusi barang dan jasa bukan lagi menjadi halangan. Ditambah dengan adanya dana transfer ke daerah dan dana desa, ini semua bisa memajukan perekonomian daerah." papar Novanto.
Novanto juga berharap penggunaan APBN 2018 pada tahun keempat pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK berjalan dengan baik.
Dengan begitu, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.
"Saya optimistis hal tersebut bisa dicapai. Seperti kita lihat, dalam dua sampai tiga tahun terakhir ini, pemerintah telah melakukan reformasi arah pembangunan nasional menjadi semakin produktif, merata, dan berkeadilan," ujar Novanto. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kehadiran Negara Lebih Dominan Dalam RUU PPMI
Redaktur : Tim Redaksi