jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai positif reaksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan soal antisipasi untuk mencegah kebocoran data seperti terjadi pada nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Setuju banget dengan usulan Bapak Presiden Jokowi," kata anggota Komisi I DPR RI Dave Akhbarsyah Fikarno Laksono kepada wartawan, Kamis (26/9).
BACA JUGA: Bareskrim Koordinasi dengan Sejumlah Pihak Usut Kebocoran Data NPWP
Dave mengatakan peristiwa kebocoran jutaan data NPWP harus menjadi bahan pelajaran ke depan bahwa pemerintah memang perlu memperkuat sistem digitalisasi.
"Ke depannya pemerintah harus bisa mengantisipasi kebocoran data ini, untuk menjamin keamanan data masyarakat," kata dia.
BACA JUGA: Data NPWP Bocor, Bareskrim Lakukan Penyelidikan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga BSSN mengambil langkah antisipasi dan mitigasi terhadap kebocoran 6 juta data NPWP.
"Ya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).
BACA JUGA: Dunia Hari Ini: Jutaan Data NPWP Diduga Bocor, Termasuk Milik Presiden Joko Widodo
Eks Gubernur Jakarta itu menuturkan pembobolan data bisa disebabkan faktor keteledoran manusia sampai sistem yang tak baik.
"Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," pungkas Jokowi.
Dugaan kebocoran data NPWP menyeruak setelah muncul informasi dari pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di media sosial pada Rabu (18/9).
Setidaknya, Teguh mengungkap enam juta data NPWP dibocorkan dan dijual oleh peretas Bjorka di Breach Forums. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan