jpnn.com - JAKARTA - Seusai Curhat soal Honorer kepada MenPAN-RB Azwar Anas, Bupati Ini Ucap Alhamdulillah.
Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Satono, ikut hadir dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta empat kementerian lainnya di Jakarta, Rabu (21/9).
BACA JUGA: Para Honorer, Silakan Simak Kalimat MenPAN-RB Azwar Anas, Jangan Menangis ya
Selain Kemenpan-RB, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh pihak-pihak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rakor dihadiri 750 peserta yang terdiri atas bupati yang didampingi sekretaris daerah dan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
BACA JUGA: 3 Poin Penting dari Rakor Nasib Honorer, Permintaan Mas Menteri, Gagal jadi PNS & PPPK?
Rapat ini membahas penyelesaian masalah honorer, kaitannya dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2022.
Satono mengatakan pihaknya telah menyampaikan pesan dan harapan tenaga honorer daerah kepada MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas untuk menjadi perhatian bersama.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: DPR Desak Penuntasan Persoalan Honorer K2, Coba Lihat Penjelasan BKN, Ngeri!
"Di sela-sela rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Menpan RB tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN (honorer) di lingkungan Pemerintah Daerah, saya menyampaikan pesan dan harapan tenaga honor daerah, yakni bagaimana nasib mereka diperhatikan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Tenaga Honorer Urat Nadi Pemerintahan di Sambas
Sebagai kepala daerah, kata Satono, dirinya berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan nasib para honorer yang selama ini menjadi urat nadi pemerintahan daerah setempat.
Dikatakan, tanpa tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan, sulit bagi Pemkab Sambas untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Selama ini Sambas memang bertumpu pada keberadaan tenaga honorer. Kalau dihapus begitu saja tanpa solusi lain maka ini pasti akan menjadi masalah baru yang harus dihadapi. Untuk itulah saya sudah menyampaikan secara langsung aspirasi tenaga honorer kepada MenPAN-RB," kata Satono.
Satono menjelaskan, rapat koordinasi Apkasi bersama Menpan RB, fokus membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Satono mengatakan dari hasil rapat koordinasi APKASI dan Menpan RB tersebut, ada "sinyal" dari kementerian bahwa rencana penghapusan tenaga honorer akan dibatalkan.
Satono bersyukur karena selama ini rencana penghapusan honorer tersebut telah memicu keresahan di kalangan honorer.
"Alhamdulillah sudah ada sinyal bahwa rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 itu dibatalkan karena memang banyak dampak negatif yang akan timbul jika rencana itu tetap dilanjutkan. Salah satunya adalah keresahan bagi tenaga honorer di daerah," kata Satono. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu