jpnn.com, JAKARTA - Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam kabinet menteri pemerintahan Presiden Prabowo pada hari Senin (21/10).
Kementerian tersebut adalah kementerian baru yang dibentuk oleh Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.
BACA JUGA: SIG dan BTN Bersinergi Bangun Rumah Terjangkau & Ramah Lingkungan
Hanif menuturkan bahwa Prabowo berpesan agar Menteri dan seluruh Wakil Menteri dapat bekerjasama dengan baik untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
“KLH/BPLH diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih responsif dan strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan dan efek perubahan iklim,” ucap Hanif, Senin (21/10).
BACA JUGA: Program Bogorku Bersih Dorong Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan
KLH disebut mendukung visi besar Indonesia menuju tahun 2045, yaitu "Better Environment for Sustainable Investment."
Hanif mengatakan dirinya telah menyiapkan 10 rancangan strategis untuk membangun kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) periode 2024-2029.
Dia menjelaskan bahwa kelembagaan itu akan bekerja dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi.
Fokusnya menghadapi situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.
"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata dia.
Lalu, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
“Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK),” jelasnya.
Hal lainnya adalah Strategi Kolaborasi, dimana ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga internasional.
"Untuk mempercepat inovasi di bidang lingkungan, pemerintah akan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup," tutur Hanif.
Kemudian, kata Hanif, pihaknya akan fokus kepada Penanganan Isu Lingkungan, yaitu diantaranya penanganan pencemaran, limbah, dan kualitas lingkungan yang menurun.
Dalam menghadapi perubahan iklim, Hanif menyatakan akan memperkuat sistem informasi kerentanan guna meningkatkan efektivitas upaya adaptasi. Ia juga memastikan komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap terjaga.
"Pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, dan mitigasi polusi udara di kota-kota besar menjadi prioritas. Selain itu, krisis keanekaragaman hayati akan diatasi melalui pendekatan restorasi ekosistem dan penegakan hukum," terangnya.
Sebagai bagian dari rencana jangka pendek, KLH/BPLH juga akan meluncurkan beberapa program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita.
Beberapa di antaranya adalah pengelolaan limbah dan sampah dari program gizi anak sekolah, penanganan limbah medis dari program kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit, serta pendampingan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian.
Terakhir adalah program Sumber Penerimaan Negara, dimana Hanif mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup akan diperkuat melalui penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti Nilai Ekonomi Karbon, penguatan ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati dan turut berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja yang berbasis upaya pembangunan yang ramah kepada alam.
Dengan perencanaan yang matang, Hanif Faisol Nurofiq optimis bahwa kelembagaan KLH/BPLH dapat menjawab berbagai tantangan lingkungan dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
"Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan," tambah eks Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi