JAKARTA - PT Semen Baturaja (Persero) akhirnya bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring keluarnya persetujuan Komisi XI DPR. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku sudah mendapatkan informasi dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto terkait persetujuan DPR tersebut.
"Pak Pandu sudah menyampaikan keputusan kalau DPR setuju," kata Dahlan di kantor Kementerian BUMN, Selasa (12/2).
Rencananya, Semen Baturaja akan melepas 20 persen sahamnya ke publik. Jumlah itu lebih kecil dari rencana awal plus persetujuan DPR untuk penawaran saham perdana (IPO) sebanyak 35 persen. "Untuk sementara 20 persen saham yang dilepas," kata Dahlan.
Mantan Dirut PLN itu menjelaskan, turunnya Semen Baturaja ke lantai bursa membuat pertumbuhan perusahaan berjalan lebih cepat. "Kalau tidak diizinkan, kemajuannya akan lambat dan sinyal dari internasional kurang baik," kata Dahlan.
Dalam proses IPO itu, Semen Baturaja menargetkan dana Rp 1 triliun. Perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter). Dana hasil IPO akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru dengan kapasitas produksi 1,5 juta ton per tahun.
Seperti diberitakan, pengambilan keputusan Semen Baturaja untuk IPO sempat terhambat. Rapat bersama Komisi XI DPR dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan pekan lalu (4/2) belum bisa menghasilkan keputusan.
Tidak tercapainya keputusan secara mufakat karena adanya sejumlah anggota Komisi XI yang meminta untuk mendalami lebih lanjut rencana privatisasi perusahaan semen pelat merah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, tersebut. Ketua Komisi XI Emir Moeis akhirnya memutuskan untuk melakukan rapat internal untuk menyetujui atau tidak IPO Semen Baturaja itu.
Dari rapat internal itulah keputusan persetujuan diambil. "Di internal keputusannya sudah setuju, meski masih ada beberapa fraksi yang ngotot tidak setuju," ujar Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis.
Harry mengatakan, keputusan tersebut tidak perlu lagi disampaikan dan dibicarakan dengan pemerintah. Sebab, pada rapat kerja terakhir dengan Menkeu dan Menteri BUMN, pemerintah telah menyatakan akan menyetujui apapun keputusan DPR. "Pertimbangannya antara lain kita perlu makin membesarkan industri semen di Sumatera," kata Harry.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pemberian restu IPO Semen Baturaja juga karena prinsip kesehatan pengelolaan dan manajemen perusahaan BUMN. Menurut dia, dengan adanya pemegang saham lain selain pemerintah, maka ada pihak lain yang ikut mengontrol perusahaan BUMN tersebut.
"Soal urusan teknis itu terserah pemerintah. Ya kalau gagal dalam IPO, itu akan jadi kegagalan pemerintah," tegasnya. (fal/dyn/oki)
"Pak Pandu sudah menyampaikan keputusan kalau DPR setuju," kata Dahlan di kantor Kementerian BUMN, Selasa (12/2).
Rencananya, Semen Baturaja akan melepas 20 persen sahamnya ke publik. Jumlah itu lebih kecil dari rencana awal plus persetujuan DPR untuk penawaran saham perdana (IPO) sebanyak 35 persen. "Untuk sementara 20 persen saham yang dilepas," kata Dahlan.
Mantan Dirut PLN itu menjelaskan, turunnya Semen Baturaja ke lantai bursa membuat pertumbuhan perusahaan berjalan lebih cepat. "Kalau tidak diizinkan, kemajuannya akan lambat dan sinyal dari internasional kurang baik," kata Dahlan.
Dalam proses IPO itu, Semen Baturaja menargetkan dana Rp 1 triliun. Perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter). Dana hasil IPO akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru dengan kapasitas produksi 1,5 juta ton per tahun.
Seperti diberitakan, pengambilan keputusan Semen Baturaja untuk IPO sempat terhambat. Rapat bersama Komisi XI DPR dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan pekan lalu (4/2) belum bisa menghasilkan keputusan.
Tidak tercapainya keputusan secara mufakat karena adanya sejumlah anggota Komisi XI yang meminta untuk mendalami lebih lanjut rencana privatisasi perusahaan semen pelat merah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, tersebut. Ketua Komisi XI Emir Moeis akhirnya memutuskan untuk melakukan rapat internal untuk menyetujui atau tidak IPO Semen Baturaja itu.
Dari rapat internal itulah keputusan persetujuan diambil. "Di internal keputusannya sudah setuju, meski masih ada beberapa fraksi yang ngotot tidak setuju," ujar Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis.
Harry mengatakan, keputusan tersebut tidak perlu lagi disampaikan dan dibicarakan dengan pemerintah. Sebab, pada rapat kerja terakhir dengan Menkeu dan Menteri BUMN, pemerintah telah menyatakan akan menyetujui apapun keputusan DPR. "Pertimbangannya antara lain kita perlu makin membesarkan industri semen di Sumatera," kata Harry.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pemberian restu IPO Semen Baturaja juga karena prinsip kesehatan pengelolaan dan manajemen perusahaan BUMN. Menurut dia, dengan adanya pemegang saham lain selain pemerintah, maka ada pihak lain yang ikut mengontrol perusahaan BUMN tersebut.
"Soal urusan teknis itu terserah pemerintah. Ya kalau gagal dalam IPO, itu akan jadi kegagalan pemerintah," tegasnya. (fal/dyn/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Telkom Dorong UMKM Berkembang ke Bisnis Online
Redaktur : Tim Redaksi