jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor bauksit pada tahun ini.
Hal itu disampaikan Bahlil di hadapan sejumlah investor di Paviliun Indonesia di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss.
BACA JUGA: DPR Dukung Jokowi Melarang Ekspor Bauksit di 2023, Begini Alasannya
"Tahun ini kami juga sampaikan, silakan juga kalau mau protes kami, Indonesia. Kemarin kan kita dibawa ke WTO soal (larangan ekspor) nikel, kalah, dan kami lagi naik banding. Sekarang kami sudah mengumumkan lagi, (untuk) melarang ekspor bauksit tahun ini," katanya dalam paparannya di sesi panel bertajuk "Indonesia Economic Development Through Downstream Industries and Inclusive Partnership" yang dipantau dari Jakarta, Rabu (18/1).
Dia meminta semua pihak untuk maklum, karena kebijakan tersebut diambil pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong hilirisasi industri di dalam negeri.
BACA JUGA: Tak Takut Digugat, Jokowi Setop Ekspor Bauksit
"Andaikan pun kami dibawa ke WTO, enggak apa-apa juga, karena kami belajar pada negara-negara yang dulunya udah berkembang," katanya.
Bahlil menyinggung bagaimana sejumlah negara maju dahulu juga melakukan hal yang sama untuk mendukung industri dalam negeri mereka.
Kemudian, dia mencontohkan Inggris yang pada abad ke-16 juga pernah melarang ekspor wool karena ingin menjadikannya sebagai bahan baku tekstil.
Langkah serupa juga dilakukan China pada 1980-an di mana pemerintah negeri tirai bambu itu menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 90 persen untuk memproteksi industrinya.
"Itu juga nggak ada yang melarang mereka. Dan Indonesia, dan negara-negara berkembang sedang ingin untuk menaiki tangga satu ke tangga yang lain untuk mencapai negara maju yang sama. Ini yang kita sekarang lakukan," imbuhnya.
Eks Ketua Umum Hipmi itu mengaku digugatnya Indonesia di WTO oleh Uni Eropa sebenarnya bukan masalah besar.
Pasalnya, pemerintah sadar betul bahwa hilirisasi merupakan jalan tengah agar Indonesia bisa segera naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju.
"Harus saya sampaikan di sini, Indonesia sangat concern (peduli) terhadap SDGs. Indonesia sangat fokus untuk mewujudkan SDGs pada 2030. SDGs jangan hanya dilihat di sektor lingkungan tapi juga dilihat dari pemerataan pertumbuhan ekonomi di mana daerah-daerah sumber daya alam itu ada," pungkas Bahlil.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul