jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menanyakan program Rumah DP 0 Rupiah kepada sejumlah saksi. Program itu salah satu inisiatif Gubernur Anies Baswedan saat memulai masa kepemimpinannya.
Penyidik mendalami tujuan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.
Lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu menduga peruntukan pengadaan tanah di Munjul untuk program Rumah DP 0 Rupiah.
"Kami mengonfirmasi pada saksi-saksi terkait hal tersebut, didalami lebih jauh," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (12/8).
Oleh karena itu, penyidik memeriksa Pelaksana Harian Badan Pembinaan BUMD periode 2019 Riyadi pada Selasa (10/8).
Fikri mengatakan pendalaman terhadap peruntukan pembelian tanah di Munjul perlu dilakukan tidak terlepas dari bagian penyidikan.
"Fokus pada penyidikan perkara tanah di Munjul ini, tetapi tidak lepas dari latar belakang peruntukan juga perlu digali lebih jauh," kata Fikri.
Pada Selasa (10/8), tim penyidik KPK memeriksa Pelaksana Harian Badan Pembinaan BUMD periode 2019 Riyadi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Tahun Anggaran 2019.
Dia diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.
Riyadi ditanyai mengenai mekanisme program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Natalia
Reporter : Fathan Sinaga