jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana menerjunkan tim untuk memantau pemda yang dinilai kurang inovatif maupun inovasinya tidak bisa dinilai.
Dia menilai tim pemantau tersebut diperlukan setelah melihat laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tito juga mempertimbangkan proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY) Universitas Indonesia.
"Saya akan turunkan tim dari Kemendagri, gabungan dari Ditjen Otda (Otonomi Daerah), BPP, dan dari Itjen (Inspektorat Jenderal)," kata Tito, Rabu (29/12).
Tim tersebut, lanjut Tito, akan bertugas untuk menginventarisasi persoalan yang ada di daerah dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut.
"Nanti kami membuat beberapa tim sesuai regional wilayahnya, kami ingin tahu problemnya apa," ujar mantan Kapolri itu.
Tito mengatakan keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh kemampuan kepala daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi guna menyejahterakan masyarakat.
Pria kelahiran Palembang itu mengaku prihatin melihat adanya daerah yang kurang inovatif, bahkan yang tidak bisa dinilai inovasinya.
Diketahui, tercatat 166 pemerintah daerah yang dinilai kurang inovatif dan 23 daerah dianggap tak bisa dinilai pada 2021.
Meskipun catatan ini pebih baik dari 2020, Mendagri Tito tetap mendorong kepala daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi daerah agar mampu menyejahterakan masyarakatnya. (mcr9/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA JUGA: Begini Arahan Mendagri Tito kepada Kepala Daerah soal Penanganan Omicron
Redaktur : Natalia
Reporter : Dea Hardianingsih