BANDUNG- Jika harga bahan bakar minyak(BBM) jadi naik, maka Organda Kota Bandung akan menaikkan tarif angkot sebesar 30 persen.
"Namun, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat," ujar Ketua Organda Kota Bandung Neneng Juariah, kepada wartawan, kemarin.
Sebelum ada kepastian kenaikan harga BBM, Neneng memastikan tidak akan ada kenaikan tarif. Jika masyarakat menemukan ada yang supir angkot yang menaikan tarif sebelum ada kepastian kenaikan harga BBM, maka akan ditindak."Namun, harus ada bukti autentik untuk menegur supir tersebut," terangnya.
Sebenarnya, lanjut Neneng, kenaikan tarif 30 persen tidak seimbang jika dibandingkan dengan rencana kenaikan harga BBM yang mencapai 40 persen. "Kan kenaikan harga BBM dari Rp4500-Rp6500, ya itu kan lebih dari 30 persen," tambahnya.
Neneng menyampaikan kekhawatirannya, akan turunnya jumlah penumpang angkutan umum jika tarif angkot naik terlalu tinggi. Terlebih, sekarang sangay mudah mendapatkan kendaraan roda dua.
Meski demikian, Neneng mengaku hingga saat ini tidak ada kekhawatiran berlebih dari para supir angkot. "Karenanya, kita akan terus berupaya mengayomi para supir angkot," katanya.
Menanggapi rencana kenaikan harga BBM ini, Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda mengatakan, seharusnya pemerintah lebih bijak menerapkan rencana ini.
"Kondisi masyarakat sekarang kan sedang carut marut. Jadi seharusnya, jangan dinaikkan sekarang," terangnya.
Menurut Ayi, seharusnya yang dilakukan pemerintah sekarang bukan menaikkan harga BBM, melainkan mengembalikan pengelolaan sumber BBM oleh anak bangsa. Sehingga bisa dijual di dalam negeri dengan harga yang relatif murah.
Hal ini juga perlu dilakukan agar rakyat Indonesia sebagai pemilik kekayaan alam energi tidak selalu dalam posisi yang dirugikan dengan alasan beban subsidi yang ditanggung APBN terlalu besar "Jadi yang paling penting adalah nasionalisasi sumber daya energi," tegas Ayi.
Terkait rencana kenaikan tarif angkot, Ayi mengatakan Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga lainnya termasuk harga kebutuhan pokok warga masyarakat termasuk kenaikan tarif sehingga dikhawatirkan akan menambah jumlah warga masyarakat miskin.
"Oleh karena itu saya meminta pemerintah menunda kenaikan harga BBM. Negara kan tidak sedang berdagang dengan masyarakat," papar Ayi. (mur)
"Namun, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat," ujar Ketua Organda Kota Bandung Neneng Juariah, kepada wartawan, kemarin.
Sebelum ada kepastian kenaikan harga BBM, Neneng memastikan tidak akan ada kenaikan tarif. Jika masyarakat menemukan ada yang supir angkot yang menaikan tarif sebelum ada kepastian kenaikan harga BBM, maka akan ditindak."Namun, harus ada bukti autentik untuk menegur supir tersebut," terangnya.
Sebenarnya, lanjut Neneng, kenaikan tarif 30 persen tidak seimbang jika dibandingkan dengan rencana kenaikan harga BBM yang mencapai 40 persen. "Kan kenaikan harga BBM dari Rp4500-Rp6500, ya itu kan lebih dari 30 persen," tambahnya.
Neneng menyampaikan kekhawatirannya, akan turunnya jumlah penumpang angkutan umum jika tarif angkot naik terlalu tinggi. Terlebih, sekarang sangay mudah mendapatkan kendaraan roda dua.
Meski demikian, Neneng mengaku hingga saat ini tidak ada kekhawatiran berlebih dari para supir angkot. "Karenanya, kita akan terus berupaya mengayomi para supir angkot," katanya.
Menanggapi rencana kenaikan harga BBM ini, Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda mengatakan, seharusnya pemerintah lebih bijak menerapkan rencana ini.
"Kondisi masyarakat sekarang kan sedang carut marut. Jadi seharusnya, jangan dinaikkan sekarang," terangnya.
Menurut Ayi, seharusnya yang dilakukan pemerintah sekarang bukan menaikkan harga BBM, melainkan mengembalikan pengelolaan sumber BBM oleh anak bangsa. Sehingga bisa dijual di dalam negeri dengan harga yang relatif murah.
Hal ini juga perlu dilakukan agar rakyat Indonesia sebagai pemilik kekayaan alam energi tidak selalu dalam posisi yang dirugikan dengan alasan beban subsidi yang ditanggung APBN terlalu besar "Jadi yang paling penting adalah nasionalisasi sumber daya energi," tegas Ayi.
Terkait rencana kenaikan tarif angkot, Ayi mengatakan Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga lainnya termasuk harga kebutuhan pokok warga masyarakat termasuk kenaikan tarif sehingga dikhawatirkan akan menambah jumlah warga masyarakat miskin.
"Oleh karena itu saya meminta pemerintah menunda kenaikan harga BBM. Negara kan tidak sedang berdagang dengan masyarakat," papar Ayi. (mur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masalah Tanah di Rempang dan Galang Masuk Prioritas BPN
Redaktur : Tim Redaksi