jpnn.com - JAKARTA – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan momentum peringatan hari lahir (harlah) ke-43 partai berlambang Kabah yang jatuh pada 5 Januari ini akan menjadi ajang pemanasan untuk mengintensifkan ikhtiar rekonsiliasi.
“Momentumnya nanti, ketika SK Menkumham dicabut sehingga kepengurusan PPP kembali ke DPP PPP hasil Muktamar Bandung, di mana kedua kubu ada didalamnya,” kata Arsul Sani, Selasa (5/1), menjawab pertanyaan terkait rekonsiliasi PPP kubu Muhammad Romahurmuziy versus Djan Faridz.
BACA JUGA: Begini Sikap PKS Soal Wacana Kocok Ulang Pimpinan DPR
Jalan menuju kembali ke arah hasil Muktamar Bandung, ujarnya, semakin terbuka karena adanya dorongan para senior PPP antara lain dari Hamzah Haz, Zarkasih Nur, Aisyah Amini, Zen Badjeber dan Bachtiar Chamsah.
“Saya berpendapat, hanya muktamar islah yang paling pas sebagai forum menyatukan PPP lagi. Di sana, silakan berkompetisi secara sehat dan baik. Djan Faridz dan Romahurmuziy atau siapapun kader yang memenuhi syarat untuk jadi ketua umum, silakan kompetisi,” sarannya.
BACA JUGA: Bekas Menteri, Anggota DPR, Hingga Pakar Kanker Berebut Tiket PKS
DPP PPP Muktamar Bandung lanjutnya, dapat menginisiasi langkah-langkah untuk mengadakan muktamar islah dalam waktu 2 hingga 4 bulan ke depan.
Dia menjelaskan, kembali ke hasil Muktamar Bandung memang bukan pilihan yang disukai oleh kedua kubu, tetapi itu yang paling logis dalam konteks islah PPP. Sebab, pilihan mengakui kepengurusan Muktamar Jakarta dipastikan tidak akan menyelesaikan konflik karena akan ada Peninjauan Kembali dan saat ini jajaran DPW dan DPC DPP hasil Muktamar Bandung mulai mengajukan gugatan atas berbagai pemalsuan identitas dan representasi peserta Muktamar Jakarta.
BACA JUGA: Putra Atut Masuk Bursa Calon Golkar
“Nah, ini justru menambah eskalasi konflik di tingkat bawah. Karena itu, para elit DPP PPP berpikir lebih rasional dan legowo jika keinginannya mau menyelesaikan konflik ini,” ujar anggota Komisi III DPR RI ini.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yuddy Pastikan 56 PNS Kena Sanksi, Minimal Pencopotan Jabatan
Redaktur : Tim Redaksi