jpnn.com - GAMBIR – Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Jakarta tetap tidak terima dengan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI. Mereka menganggap rapat paripurna istimewa Jumat lalu (14/11) tidak sah. Karena itu, KMP mengadakan paripurna tandingan pada Kamis depan (20/11).
Ketua Presidium KMP di Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, paripurna Kamis nanti mengikuti aturan dan sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD yang disepakati bersama. Dia kembali menuding bahwa rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi Jumat lalu itu ilegal. Sebab, empat wakil ketua tidak memparaf undangan rapat.
BACA JUGA: Wali Kota Ingin Penghematan, DPRD Malah Pelesiran
Taufik menjelaskan, dalam tatib DPRD DKI pasal 42 ayat 2 disebutkan bahwa pimpinan dewan bersifat kolektif kolegial. Dengan begitu, setiap pengambilan keputusan harus melalui rapat koordinasi bersama empat wakil ketua.
"Kemarin kan tidak. Kami tidak dilibatkan. Makanya, perlu ada rapat paripurna lagi," kata dia.
BACA JUGA: Lembaga Kebudayaan Betawi Tak Persoalkan Ahok Jadi Gubernur
"Masak orang salah kami biarkan. Inget, ini institusi negara, semua ada aturan mainnya. Jangan samakan dengan mengelola LSM," jelas dia.
Meski demikian, Taufik membantah bahwa KMP ingin menghalangi Ahok menjadi gubernur. Mantan ketua KPU DKI itu mengatakan, KMP mengajukan protes karena ada kesepakatan yang dilanggar Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dia juga menolak jika paripurna Kamis depan disebut tandingan.
BACA JUGA: Langgar KITAS, 30 WNA Digelandang Petugas Imigrasi
"Yang benar adalah paripurna meluruskan yang salah," ucap ketua DPD Partai Gerindra Jakarta tersebut.
Lantas, apa agenda rapat paripurna itu? Taufik tidak menjelaskan secara detail. ’’Nanti saja lihat Kamis (20/11)," lanjutnya.
Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI lain Triwisaksana. Dia tidak khawatir bila paripurna tandingan tidak ditandatangani ketua dewan. Menurut kader PKS itu, tanda tangan tiga wakil ketua dewan sudah mencukupi untuk syarat diadakan rapat paripurna.
"Kan kolektif kolegial. Jadi, kalau ada lima pimpinan, minimal tiga orang yang bertanda tangan sudah sah," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan tidak khawatir dengan manuver KMP.
"Masalah itu tidak perlu ditanggapi, biarkan rakyat yang menilai,’’ ucap dia. (riz/c7/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 50 Rumah Petakan Ludes Dilalap Api
Redaktur : Tim Redaksi