jpnn.com - JAKARTA - Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla telah membentuk kantor transisi untuk menyongsong pemerintahan baru. Tujuan kantor transisi bentukan duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu adalah mempersiapkan program-program yang menjadi janji selama masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu.
Menurut Juru Bicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, kantor transisi dijalankan berlandaskan pada prinsip sistem pemerintahan presidensial sesuai amanat UUD 1945. “Tugasnya antara lain untuk mempersiapkan penjabaran visi-misi, sembilan program aksi dan seluruh janji kampanye agar dapat dilaksanakan sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,”kata Hasto di Jakarta, Senin (4/8).
BACA JUGA: Kritisi Alasan Kominfo Tak Mau Blokir Situs dan Video ISIS
Lebih lanjut Hasto memaparkan hal-hal strategis yang disiapkan oleh kantor transisi. Di antaranya mencakup pembahasan RAPBN 2015 dan konsep kelembagaan pemerintahan di bawah presiden.
“Termasuk menyiapkan bagaimana kantor kepresidenan maupun arsitektur kabinet, serta menjabarkan visi misi Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam rencana dan program kebijakan. Salah satunya adalah implementasi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar,” papar Hasto.
BACA JUGA: SBY dan Boediono Saksi Pernikahan Putri Mendagri
Namun demikian, kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu, kantor transisi bukan untuk menyeleksi para calon menteri. Sebab, hal yang berkaitan dengan rekruitmen dan seleksi calon menteri sepenuhnya dilakukan oleh presiden terpilih. “Mengingat dalam sistem presidensial, penunjukan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden,” tandas Hasto.
Kemarin (4/8), Jokowi meresmikan kantor transisi yang berada di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Kantor itu dipimpin oleh seorang kepala staf yang dibantu 4 deputi yang memimpin kelompok kerja pemenuhan janji-janji kampanye berdasarkan kelompok kerja (pokja). Antara lain pokja petani, pokja nelayan, pokja perumahan rakyat, pokja APBN, pokja taransportasi publik, serta Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
BACA JUGA: Kemenhub Godok Relokasi Pelabuhan Merak
Kantor transisi juga dilengkapi dengan satuan tugas khusus dan penasehat senior. “Pada prinsipnya kantor transisi merupakan unit teknis, ibaratnya tim ahli baik itu dari unsur partai politik pendukung Jokowi-JK maupun profesional non-parpol, serta mereka yang memiliki komitmen besar untuk Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Ini semua didedikasikan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Hasto.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kedekatan Titiek Soeharto dengan Prabowo Selama Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi