Sidarto Danusubroto: Sebar Hoaks Hanya Ganggu Stabilitas Sosial

Senin, 11 Februari 2019 – 17:19 WIB
Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dalam seminar Menangkal Berita Bohong dan Hoaks Jelang Pilpres 2019, di Padang, Minggu (10/2). Foto: Istimewa for JPNN.com

jpnn.com, PADANG - Berita bohong alias hoaks mendeskreditkan pemerintahan yang sah merupakan bentuk ketidakmampuan pihak lain untuk bersaing secara sehat dalam kontestasi pilpres 2019.

"Penyebarluasan berita dan informasi yang tidak berdasarkan data valid yang terjadi saat ini merupakan bentuk ketidakmampuan dari pihak lain untuk mengakui keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dalam seminar "Menangkal Berita Bohong dan Hoaks Jelang Pilpres 2019", di Padang, Minggu (10/2).

BACA JUGA: Alhamdulillah Tiga Kloter Pertama Sudah Tiba

Dalam seminar tersebut hadir antara lain Ketua Umum Harmoni Indonesia Firdaus Ali, Bupati Solok , dan beberapa pejabat dari pusat serta Sumatera Barat.

Menurut Sidarto, isu yang terus dikembangkan seperti China, PKI, anak haram, merupakan berita yang sama sekali tidak memiliki dasar validitas.

BACA JUGA: Pilkada Terburuk di DKI Jakarta, Jangan Sampai Menular

"Inti dari berita-berita seperti itu hanya untuk mengganggu stabilitas sosial masyarakat yang sudah kondusif," ujar Sidarto.

Sidarto menyebutkan, capres petahana adalah orang yang selalu melaksanakan salat lima wakti dan pandai membaca Alquran. Sementara kandidat lain tidak rajin salat dan tidak bisa baca Alquran.

BACA JUGA: Jemaah Haji Diimbau Tidak Bawa Banyak Uang di Makkah

Sidarto menambahkan, Jokowi memang sudah menjadi sosok yang sederhana semenjak menjadi calon Wali Kota Solo. Bahkan setelah menjadi presiden juga seperti itu, tetap menjadi sosok yang sederhana,.

Ketua Umum Harmoni Indonesia, Firdaus Ali mengatakan, Jokowi tidak pernah memiliki niat untuk membalas hoaks yang disebarkan oleh lawan politiknya.

"Banyak isu yang tersebar di tengah masyarakat. Tapi, Jokowi tidak pernah ingin membalas itu. Padahal beliau memiliki kekuatan yang bisa membalas itu," ujarnya.

Terkait utang, lanjutnya, selama empat tahun pemerintahan Jokowi menambah utang Rp 1.644,23 triliun tapi juga membayar Rp 1.600 triliun utang. Dengan itu, Jokowi sudah membangun banyak infrastruktur seperti pembangunan embung, jalan, dan hal lainnya.

"Bahkan dalam pemerintahan 4 tahun terakhir pembangunan melebihi 10 tahun kepemimpinan sebelumnya. Di zaman Bapak Soeharto pun bisa dibandingkan," katanya.

Ia mengungkapkan, bagi masyarakat Minangkabau yang mendukung Jokowi, jangan pernah takut menyebarkan kebenaran. Bahkan, untuk kampanye pun jangan takut untuk bersuara. (esy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkab Bekasi Siapkan Dana Rp 600 Juta untuk Jemaah Haji


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler