jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan tegas mengutuk aksi kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis.
Dia juga mengancam akan mengembalikan sanksi yang pernah dijatuhkan kepada Myanmar saat negara tersebut masih dikuasai junta militer.
BACA JUGA: Guru Besar UI Minta Pemerintah Hormati Kudeta Militer di Myanmar
"Apa yang terjadi di Myanmar adalah sebuah serangan langsung terhadap peralihan sebuah negara menuju demokrasi dan kekuasaan berdasar hukum," ujar pria yang pernah dua periode menjabat sebagai wakil presiden AS itu, Senin (1/2).
Krisis Myanmar merupakan ujian besar pertama atas janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu mengatasi tantangan internasional, sebuah pendekatan yang bertolak belakang dengan doktrin "America First" yang dianut pendahulunya, Donald Trump.
BACA JUGA: Militer Myanmar Layak Dapat Sanksi dari DK PBB
Biden pun mengajak masyarakat internasional yang menjunjung tinggi demokrasi untuk bersama-sama menekan militer Myanmar agar segara mengembalikan kekuasaan kepada pihak yang sah.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
BACA JUGA: Negara Barat Ramai-Ramai Kecam Militer Myanmar, Anggota ASEAN Malah Lembek
"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir karena melihat adanya perubahan-perubahan positif ke arah demokrasi. Dengan adanya kemunduran yang terjadi saat ini, tentu saja kebijakan tersebut peru dievaluasi," katanya.
Biden juga meminta militer di Myanmar, negara yang juga dikenal dengan nama Burma, untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.
Lebih lanjut Biden mengatakan, Amerika Serikat akan mencatat siapa saja yang berdiri bersama rakyat Burma di saat yang sulit ini.
"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan pemerintahan berdasar hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang membatalkan transisi demokrasi Burma," katanya. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil