jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengklaim, sudah mengingatkan pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja. Hal itu dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan permasalahan dalam program Kartu Prakerja.
“Dari awal, saya telah menyuarakan agar kartu prakerja tersebut dihentikan," kata Saleh dalam pesan singkatnya kepada awak media, Sabtu (20/6).
BACA JUGA: Besok Gerhana Matahari, Ini Panduan Salatnya
Menurut Saleh, anggaran program Kartu Prakerja bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19), jika dihentikan pemerintah.
"Anggarannya, bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas," ucap dia.
BACA JUGA: Gerhana Matahari Besok Bisa Diamati di 31 Provinsi
Pada dasarnya, kata Saleh, program Kartu Prakerja bermasalah dari sisi pengawasan. Sebab, pihak ketiga yang menjadi eksekutor program, bukan mitra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi pengawasan.
"Pelaksananya diberikan kepada PMO (program managment officer) yang berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, PMO tersebut tidak memiliki mitra kerja di DPR. Agak kesulitan jika diundang untuk rapat," ucap dia.
BACA JUGA: Update Corona 20 Juni: Total Kasus Covid-19 di Jawa Timur Mendekati Jakarta
Ke depan, dia berharap, pemerintah memperhatikan masukan masyarakat, jika ingin melanjutkan program Kartu Prakerja. Pandangan, masukan, dan kritik atas proram itu demi mencegah munculnya permasalahan.
"Tidak hanya dari sisi rekrutmen peserta, tetapi juga menyangkut penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, serta hal-hal lain yang bersifat teknis," pungkas dia. (mg10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan