jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung pemerintah yang terus mendorong penghormatan terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Menurutnya, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memperluas akses publik terhadap keadilan melalui revisi KUHP dengan mengedepankan prinsip restorative justice.
BACA JUGA: Momen Peringatan Hari HAM, Pemerintah Wajib Memenuhi Hak Warga Negara
Selain itu, kata dia, juga memperkenalkan sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan pengawasan serta revisi UU Narkotika terkait penyembuhan secara medis dan sosial.
Azis mengatakan ini dalam momen memperingati hari HAM se-Dunia ke-72 Tahun yang mengangkat tema "Recover Better-Stand Up for Human Rights".
BACA JUGA: Sambut Hari HAM, Zulkifli Hasan: Sudahi Perbedaan!
Menurutnya, dari tema ini diharapkan mulai tumbuh kepedulian terhadap HAM, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Hal itu diwujudkan dengan memperhatikan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) agar segera pulih dari krisis yang ada.
BACA JUGA: Brigjen TNI Marinir Hermanto: Perjuangan Belum Selesai
"Krisis pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan naiknya kemiskinan, ketidaksetaraan, krisis ekonomi, diskriminasi, dan kesenjangan lainnya," kata Azis, Kamis (10/12).
Azis juga mendorong penghormatan dan penegakan HAM dari tingkat pusat hingga daerah.
Karena itu dia berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan HAM melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM yang selain fokus kepada perempuan, anak, masyarakat, adat, dan penyandang disabilitas, juga bisnis.
"Di tengah pandemi ini kita harus saling menguatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Kita harus ikut serta membantu pemerintah untuk memulihkan kondisi normal kembali dengan menerapkan 3M dan terus selalu berkarya di tengah pandemi," jelasnya. (Boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy