jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menyarankan para pimpinan Partai Gelora Indonesia, menjadi kubu oposisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma"ruf Amin.
Dengan beroposisi, Partai Gelora Indonesia yang baru saja dilahirkan tersebut diyakini cepat mendapat tempat di tengah masyarakat. Apalagi, mayoritas parpol yang ada saat ini bagian dari koalisi pendukung pemerintah.
BACA JUGA: Partai Gelora Indonesia Persilakan Anggota FPI dan PA 212 Bergabung
"Jika ingin dikenal dan mendapat simpati publik, positioning Partai Gelora haruslah di luar pemerintah, harus menjadi oposisi," ujar Ujang kepada jpnn.com, Selasa (12/11).
Menurut dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini, beroposisi artinya berperan aktif mengkritik kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Dengan demikian masyarakat merasa aspirasi mereka tersalurkan.
BACA JUGA: Ferdinand Demokrat: Sekalipun Dibayar Rp 100 Triliun, Saya tidak Akan Masuk Partai GeloraÂ
Namun, kata Ujang lebih lanjut, kritik yang dilancarkan juga penting berbobot. Artinya, tidak hanya mengkritik tetapi tidak bisa memberi solusi konkret terhadap permasalahan mengemuka yang dirasakan masyarakat.
"Sering-seringlah mengkritik kebijakan pemerintah yang salah, maka akan dapat mendapat simpati publik," ucapnya.
Langkah lain, para kader Partai Gelora juga harus militan melakukan pendekatan pada masyarakat, jika ingin diterima pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini, militansi kader partai bisa ditunjukkan dengan sering turun ke bawah mendampingi masyarakat menghadapi permasalahan yang mengemuka.
Misalnya, kader Partai Gelora bisa mencoba mendampingi ketika masyarakat kesulitan mendapat akses pengobatan, pendidikan dan hal-hal mendasar lainnya.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang