jpnn.com, MATARAM - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan secara tegas menolak hak angket yang digulirkan DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut SBY, hak angket tersebut dinilai berbahaya dan bisa menganggu tugas KPK.
BACA JUGA: Fahri: Fraksi Rugi Kalau Tak Kirim Anggota ke Pansus Angket KPK
“Demokrat menolak hak angket dan tidak setuju,” tegas SBY dalam pidato pembukaan Rakernas Partai Demokrat di Mataram, NTB, kemarin (8/5).
Presiden keenam KPK ini tak menampik jika KPK sebagaimana lembaga pada umumnya, bisa melakukan kesalahan. Namun, SBY menyarankan kepada DPR untuk menggunakan cara-cara lain yang lebih tepat dalam mengawasi KPK.
BACA JUGA: Pesan SBY Saat Malam Budaya Nusantara Partai Demokrat
“Partai Demokrat tidak bertanggung jawab soal hak angket,” katanya. “(Demokrat, Red) tidak ambil bagian dalam hak angket tersebut,” tambah SBY.
Demokrat akan terus mendukung KPK dalam upaya memberantas korupsi. “Ada atu tidak kader yang terkena korupsi, Demokrat tetap konsisten dukung KPK,” jelasnya.
BACA JUGA: SBY dan AHY Sanjung TGB, Sinyal Apa nih?
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, SBY sudah memberikan instruksi bagi fraksi Demokrat di DPR terkait hak angket tersebut.
SBY meminta fraksi tidak mengirimkan anggotanya ke dalam panitia khusus (pansus) hak angket KPK. “Instruksi Pak SBY sudah jelas, tidak ada anggota yang akan ikut ke pansus,” tambahnya, seperti diberitakan Lombok Post (Jawa Pos Group).
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya tidak ada pemikiran untuk melemahkan KPK. Komisi III hanya ingin KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani dalam perkara dugaan korupsi e-KTP.
“Itu saja, tapi lain yang dimaksud, dibilangnya malah menekan,” ungkap Sekjen DPP PPP tersebut. (ewi/r7)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bagaimana Memopulerkan Orang Mampu
Redaktur & Reporter : Soetomo