jpnn.com, BOGOR - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Kota Bogor Saepul Wahyudin Putra mengaku pihaknya melanggar etika bertamu saat mendatangi Balai Kota Bogor, Kamis (21/2) kemarin.
(Jangan lupa baca yang ini ya: Ricuh, HMI Duduki Paksa Ruang Rapat di Kantor Wali Kota Bogor)
BACA JUGA: Ricuh, HMI Duduki Paksa Ruang Rapat di Kantor Wali Kota Bogor
Namun, Saepul menilai, cara yang mereka tempuh adalah pilihan terakhir untuk mengingatkan Wali Kota Bima Arya.
Berikut petikan wawancara Saepul dengan Radar Bogor. (*)
BACA JUGA: Peringati HUT HMI, Akbar Tanjung Nyatakan Dukung Jokowi
Radar Bogor: Apa yang melatarbelakangi aksi itu?
Saepul: Tepatnya tanggal 26 Desember 2018 saya melakukan koordinasi bersama Wali Kota Bogor dalam penentuan tempat Kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) XII. Dalam pertemuan itu saya menyampaikan bahwa agenda tahunan ini akan dilaksanakan di Kelurahan Mulyaharja Bogor Selatan. Namun, Wali Kota Bogor meminta kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah dan beliau akan mendukung jalannya kegiatan. Akhirnya disepakati jajaran kepengurusan untuk melaksanakan sesuai permintaan dari Wali Kota Bogor. Bahkan pada 6 Februari kegiatan dibuka oleh wali kota. Termasuk hadir Lurah Sempur dan Camat Bogor Tengah, Agustiansyah.
Radar Bogor: KBM itu kegiatan apa?
Saepul: Metode dari KBM ini adalah sosialisasi, edukasi, advokasi dan empowerisasi. Jadi kami menyosialisasikan di tanggal 1 sampai 15 Februari kepada warga. Kami mencari permasalahan warga. Setelah mendapatkan permasalahan kami mengedukasi apa yang akan kami lakukan dengan permasalahan tersebut. Hasilnya dibuat menjadi program kerja yang dibagi ke masing-masing bidang. Di bidang ekonomi berurusan dengan usaha, makanya ada program pelatihan sablon, di bidang hukum kami melaksanakan kegiatan deklarasi pemilu damai dan antihoaks, program sosialisasi antinarkoba dan antiseks bebas, serta pendataan KTP-el yang belum dicetak oleh warga yakni sebanyak 368 orang.
BACA JUGA: Ketum PB HMI Tegaskan Tetap Independen di Pilpres
Radar Bogor: Bantuan apa yang diharapkan HMI cabang Kota Bogor dari Pemkot Bogor?
Saepul: Kami ingin sama-sama duduk bareng dinas terkait dengan program yang kami rancang pada edukasi tersebut. Itu saja.
Radar Bogor: Wali kota sudah tahu keinginan itu?
Saepul: Wali kota sudah tahu. Karena sudah beberapa kali kami bertemu. Hanya saja belum sempat menghadirkan dalam rapat bersama antara HMI cabang Kota Bogor, Wali kota dengan dinas-dinas terkait. Tahun sebelumnya juga wali kota sudah pernah melaksanakan hal yang sama saat di Rancamaya. Dia mendukung itu. Jadi beliau pasti memiliki sedikit gambaran dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Namun, hingga kegiatan berjalan, janji-janji sinergitas itu belum juga ada.
Radar Bogor: Apakah kedatangan HMI ke balai kota kemarin terlebih dahulu melampirkan izin atau spontan?
Saepul: Tahapan untuk kami datang ke situ sudah saya lakukan. Pertama, kenapa kami datang ke situ karena beberapa kali kami meminta audiensi kepada wali kota untuk menghadirkan SKPD terkait dengan program kerja kami, cuma belum terealisasi. Terakhir kami ketemu di Cafe Foresthree Minggu (17/2) pukul 23.42 WIB saat nobar debat kandidat Capres. Di situ wali kota menjanjikan hari Rabu (20/2) kami akan bersama dengan SKPD terkait. Sudah di-ceklis, ada Disdukcapil, Dinkes, Disperumkim dan lainnya. Cuma pada hari Rabu (20/2) saya sudah kontak wali kota memastikan audiensi yang dijanjikan. Namun hanya dibaca saja. Akhirnya karena beberapa kali permintaan audiensi tidak dikabulkan akhirnya saya mengintruksikan teman-teman untuk datang ke Balai Kota Bogor dan masuk ke ruang rapat Paseban Punta. Posisinya hanya duduk saja. Tidak boleh melakukan hal yang anarkis.
Radar Bogor: Sebelum melakukan aksi itu apakah HMI telah memperkirakan akan terjadi kericuhan?
Saepul: Saya sudah memperkirakan hal itu. Maka saya bilang ketika kawan-kawan diusik agar diam saja. Kecuali ada kontak fisik barulah melawan.
Radar Bogor: Apakah menurut Anda aksi kemarin itu hal yang benar?
Saepul : Kalau berbicara etika bertamu dengan sopan kiranya itu hal yang salah. Karena datang tiba-tiba tanpa izin. Namun, itu adalah cara terakhir bagi kami untuk mengingatkan Pak wali kota. Lagipula itu (balai kota) kan rumah rakyat dan wali kota merupakan orang tua bahkan bisa dibilang ayah kami. Setidaknya anak meminta kepada ayahnya dan kami pun tidak merusak apa pun. Malahan yang terjadi barang pribadi anggota kami dirusak. Ditambah kami hanya masuk ke ruang pertemuan, bukan ruang kerja pribadi wali kota.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Imlek di Bogor: Vihara Dhanagun Heboh Kedatangan Tamu yang Dibawa Bima Arya
Redaktur & Reporter : Adek