jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ikut merespons terkait kabar reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf jilid II yang sempat dihembuskan oleh Relawan Jokowi Mania (JoMan) beberapa waktu lalu.
Meski rumor tersebut telah ditepis banyak pihak di lingkaran Istana, namun pernyataan yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer (Ketua JoMan) itu menimbulkan banyak spekulasi serta reaksi berbagai pihak.
BACA JUGA: Sultan Dorong Percepatan Pembangunan Tol Trans-Sumatera Melalui PMN
“Kita semua sebaiknya memberikan kesempatan kepada presiden dan jajarannya bekerja tenang dan maksimal. Hingga saat ini, saya melihat presiden bersama kabinetnya telah menunjukkan kerja-kerja yang optimal,” kata Sultan dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2/2021).
Sultan menilai ada dua aspek yang menjadi perhatian semua pemegang kebijakan. Yaitu sektor ekonomi dan penegakan hukum.
BACA JUGA: Bertemu Sultan Najamudin, Begini Harapan Dubes Afganistan Untuk Indonesia
Dalam sektor ekonomi, dia menilai langkah pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah menunjukkan bentuk keseriusan pemerintah, walaupun ke depan kita menanti program konkret yang menyentuh langsung substansi persoalan dan kemudian dapat mewujudkan hasil yang diharapkan.
“Kebijakan PEN dimulai dengan semua kementerian terkait bahu-membahu dalam menghadapi situasi ekonomi yang memburuk akibat tekanan Pandemi Covid-19. Sementara di sektor penegakan hukum justru bukan hanya ke arah yang diharapkan, tetapi justru harus diapresiasi lebih atas prestasi pengungkapan kasus-kasus besar skandal Mega korupsi,” tegasnya.
BACA JUGA: Keren, Inilah Bukti Nyata Kedekatan Satgas TNI dan Warga di Perbatasan RI - Malaysia
Menurut Sultan, aneh jika Reshufle terjadi pada saat kabinet bekerja ke arah pembangunan di setiap bidang dengan benar. Khusus untuk kejaksaan kita seharusnya ‘angkat topi’ atas keberanian Jaksa Agung dalam mengungkap skandal besar yang merugikan negara triliunan rupiah.
“Jika memang benar terjadi Reshufle maka saya yakin pemerintah hari ini akan kehilangan kepercayaan oleh publik. Dan, bahkan khusus dalam masalah hukum, jika terdapat dorongan pergantian di tubuh Jaksa Agung, maka berarti ada pihak oligarki yang merasa tidak nyaman atas kerja-kerja Jaksa Agung,” kata senator asal Bengkulu ini.
Sultan juga menambahkan persoalan penegakan hukum adalah isu krusial yang selama ini telah mulai memberikan harapan kepada publik. Malah dia, menuturkan salah satu kinerja yang membanggakan serta dapat ditampilkan dalam bentuk sebagai keberhasilan pada pemerintahan saat ini adalah wajah penegakan hukum.
Bahkan hasil survei pada bulan Mei 2020 menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dalam kondisi memuaskan sebagaimana dapat dibaca dari survei Indikator Politik.
Angka kepercayaan publik kepada Kejagung sebesar 74,1 persen. Jadi pengungkapan kasus-kasus hukum kelas kakap yang saat ini ditangani kejaksaan merupakan momentum untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik.
“Dan, itu juga ditunjukkan oleh institusi KPK yang menunjukkan tren bagus serta Kepolisian yang sedang berbenah di bawah kepemimpinan Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit,” katanya.
“Semua bisa menilai, bahkan seorang tokoh seperti Bung Fahri Hamzah yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan pun justru memberikan dukungan terhadap Jaksa Agung dalam menegakkan hukum yang tidak tumpul ke atas tetapi tajam di bawah,” ujar Sultan.
Menurut SBN, Jaksa Agung Burhanudin telah menjawab krisis kepercayaan oleh publik terhadap institusi penegak hukum.
“Jadi, saatnya sekarang kita fokus bagaimana mendukung pemerintah menciptakan iklim pembangunan yang kondusif dalam bidang ekonomi serta penegakan hukum,” tegas SBN.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich