jpnn.com, JAKARTA - Kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) berkaitan dengan masalah krisis tata kelola yang merupakan suatu kegagalan mengatur tindakan para aktor negara, pasar, dan masyarakat, berkepentingan terhadap sumber daya.
"Sebab, kalau kita bicara tata kelola, maka kita bicara negara, interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat yang terkait dengan sumbar daya alam,” ungkap Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. DR. Arif Satria saat memberikan kuliah umum kepada peserta Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute, Angkatan X Seri 15, digelar secara zoom, Rabu (18/8/2021) malam.
BACA JUGA: Pemanfaatan SDA Berkeadilan jadi Salah Satu Terobosan UUCK
Mengangkat tema "Politik Pengelolaan SDA: Mencari Titik Temu Kepentingan Ekologi dan Politik", Arif mengatakan Indonesia saat ini dihadapkan pada krisis lingkungan yang harus segera diatasi.
Beberapa akar masalah krisis sumber daya alam dan lingkungan hidup di antaranya tergantung pada etika lingkungan yang antroposentrik, populasi penduduk yang terus meningkat, akumulasi kekayaan, kesenjangan dan kemiskinan, dan kegagalan kebijakan pembangunan (policy failures).
BACA JUGA: Indonesia Kaya SDA dan SDM, Fadel Muhammad Yakin Industri Daerah Bisa Go Internasional
Selain itu juga terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme serta lemahnya penegakan hukum, kegagalan pasar (market failure) atau tidak adanya mekanisme pasar (no market mechanism) pada beberapa SDA tertentu.
Selain itu, kapitalisasi global yang mendorong konsumsi untuk gaya hidup makmur (life style/consumtive), dan teknologi produksi dan teknologi jasa yang menjadi pemicu kerusakan dan pencemaran lingkungan.
BACA JUGA: Masyarakat Adat Turut Kelola Sumber Daya Alam di TN Wasur
“Oleh karena itu, kalau ada krisis tata kelola, berarti ada krisis pengaturan dan pengaturan itu bukan pengaturan satu aktor (saja), namun bagaimana (pengaturan) perkembangan pasar dengan baik, negara dan masyarakat bisa berkembang dengan baik, pengaturan antara pasar, negara, dan masyarakat,” ungkap Arif.
Untuk itu, solusi yang harus dilakukan, jelas Arif, bagaimana menyeimbangkan rasionalitas ekonomi dan rasionalitas ekologi.
"Solusinya tergantung pendekatan yang setiap orang punya perspektif berbeda. Namun penguatan rasionalitas ekonomi, dan ekologi harus disejajarkan, antara lain melalui ekologi modern berbasis teknologi. Sebab, kalau pendekatan ekonomi lebih dominan maka terjadi kerusakan lingkungan. Kalau pendekatan ekologi lebih dominan yang terjadi tidak ada pertumbuhan ekonomi," katanya.
Arif mencontohkan pengembangan teknologi ramah lingkungan, seperti limbah asap yang dikonfirmasi menjadi cairan untuk pupuk dan lainnya, bio plastic sepeti plasitik singkong, dan lainnya.
"Jadi, ekonomi tumbuh, tetapi tidak merusak lingkungan. Teknologi ramah lingkungan sebagai solusi. Selain itu juga gerakan sosial, yang membangun life style ramah lingkungan, car free day. Ada juga yang menarik, Bupati Kuningan yang mengharuskan mahar menikah menambahkan dengan pohon, akad nikah yang ramah lingkungan, gerakan tumbler, toko tidak menyediakan kantong plastik. Selain itu meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola lingkungan secara lestari," pungkas Arif.
Hadir dalam acara ini, Direktur Program AT Institute, Dr. Agustian Prasetya, dan Direktur Eksekutif AT Institute, Dr. Puji Wahono, dan Kepala SKPB Dr. Alfan Alfian.
Seperti diketahui, secara rutin SKPB mengundang pakar berbagai bidang ilmu dan praktisi untuk mengisi proses pembelajaran yang kreatif dan aktual. Peserta terdiri dari aktivis mahasiswa dan pemuda yang tergabung di dalam Kelompok Cipayung Plus.
Peserta diseleksi dari berbagai daerah di Indonesia, dan dalam masa pandemi ini diadakan secara daring. Selain kuliah kepemimpinan, peserta juga mendapatkan ceramah mengenai ekonomi, etika, politik lokal, pemilu dan sistem kepartaian.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich