jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting Indonesia turun menjadi 14 persen pada 2024. Bahkan, untuk mewujudkan target, Presiden menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector untuk penanganan stunting.
Merespons hal tersebut, Dokter Tirta Mandira Hudhi mengatakan, penyebab stunting ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat berkaitan dengan gizi. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk kembali perkuat peran posyandu.
BACA JUGA: Keren, Penyuluh KB dan Penyuluh Agama Bersinergi untuk Mencegah Stunting
“Kegiatan posyandu sempat dihentikan sejak awal pandemi hingga Agustus 2020 dan kembali dijalankan per November. Ini untuk lebih diperkuat lagi. Melalui posyandu dapat mengontrol kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi pada anak hingga menangani curhatan dari orang tua yang mengalami tekanan psikologi akibat pembelajaran jarak jauh,” kata Tirta, Sabtu (13/2/2021).
Dia mengatakan program posyandu kembali dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Pada situasi pandem ini sangat berisiko pada peningkatan angka stunting.
BACA JUGA: BKKBN Ingatkan 5 Bahaya Menikah di Usia Dini Termasuk Potensi Melahirkan Anak Stunting
Sebab pada pandemi ini banyak yang terdampak secara ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini tentu berdampak pada gizi anak ketika orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk tumbuh kembang anak.
Trita menjelaskan, dengan adanya posyandu, tentu masalah-masalah tersebut dapat ditangani, pemerintah juga dapat menggunakan posyandu untuk edukasi tentang bahaya Covid-19.
BACA JUGA: Tembakan Meriam dari KRI Hasan Basri Hancurkan Kapal Selam Musuh
Dengan begitu, melalui posyandu, segala kendala ditemui akan diinformasikan kepada puskesmas. Lalu dari puskesmas, masalah tersebut dapat disampaikan ke dinas kesehatan dan pemerintah daerah (Pemda).
“Ada posyandu maka orang tua mengadu anak gizi kurang ke posyandu. Laporan dari posyandu ini diteruskan ke puskesmas. Lalu dari puskesmas melaporkan ke dinas kesehatan dan diteruskan ke Pemda. Dari situ kelihatan orang-orang yang terdampak PHK dan masih memiliki anak bisa dibantu langsung Jadi titik utama posyandu,” ucap Tirta.
Selanjutnya, Tirta juga mendorong BKKBN bersama Kementerian Kesehatan(Kemenkes), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk bekerja sama membuat program konsultasi dengan menempatkan psikolog atau psikiater di setiap puskesmas.
Tirta mengatakan, dengan kehadiran psikiater dan psikolog ini memberi ruang untuk orang tua untuk berkonsultasi terkait perkembangan anak berbagai kendala lain dialami dalam mendidik anak.
Menurut dia, sangat penting untuk mengetahui perkembangan anak bukan hanya dari fisik, melainkan perkembangan mental juga.
Selain itu, posyandu dapat menjadi tempat untuk memberi edukasi tentang vaksin, penyakit menular, sanitasi, lingkungan, dan hal lainnya yang sedang terjadi.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich