jpnn.com, JAKARTA - Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menyebutkan TNI di tahun-tahun mendatang menghadapi dua tantangan.
"Pertama, tantangan menghadapi ancaman cyberwar. Bayangkan, saat ini melalui digital profiling di media sosial, maka berbagai koordinasi dan komunikasi termasuk membangun opini, sentimen serta propaganda dapat dilakukan dengan mudah," kata Ngasiman dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (7/10), menanggapi Peringatan HUT Ke-74 TNI pada 5 Oktober 2019.
BACA JUGA: Profesor James: TNI Terbukti Siap Menghadapi Persoalan Bangsa
Dikatakan, dengan teknik digital profiling, preferensi atau kecenderungan warganet pun dapat diketahui. Propaganda media sosial itulah yang menjadi cikal bakal kasus Arab Spring.
"Pengaruh teknologi yang awalnya untuk mencari sumber daya alam baru, berdiplomasi dan berdagang, sekarang bergeser ke penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Tantangan TNI ke depan artinya makin berat," kata pria yang akrab disapa Simon ini.
BACA JUGA: 13 Perwira Tinggi TNI Dapat Kabar Gembira dari Panglima, Selamat Ya
Simon mengatakan, strategi perang pun sekarang ini berubah. Jika dulu dikenal dengan istilah hard power dan soft power. Namun di era revolusi industri 4.0 muncul istilah baru bernama smart power.
Menurutnya, smart power merupakan, trend strategi perang mutakhir yang sangat mematikan. Smart power itu strategi yang memadukan berbagai instrumen kekuasaan negara baik yang bersifat hard seperti diplomatik, ekonomi, militer, politik maupun yang berkarakteristik soft seperti legalitas, budaya, dan lainnya.
Tantangan TNI yang kedua, lanjut dia, membantu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sebagaimana menjadi prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi periode kedua.
Apalagi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto baru saja mendapat gelar doktor honoris causa (HC) Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Gelar kehormatan diberikan dalam bidang manajemen sumber daya manusia (SDM).
"Panglima TNI dinilai sebagai figur yang handal dalam bidang manajemen SDM. Ini tentu sejalan dengan prioritas pembangunan Presiden Jokowi periode kedua. Artinya Panglima TNI juga perlu menciptakan SDM unggul di lingkaran TNI," jelas Simon.
Simon terus mendorong agar alutsista TNI terus dikembangkan menjadi berbasis teknologi digital. Pasalnya, saat ini setiap orang dan setiap pasukan TNI mutlak harus terhubung dengan internet satu sama yang lain.
Keniscayaan pembaruan alutsista perlu dilakukan mengingat jenis teknologi yang menjadi pilar Revolusi Industri 4.0 semakin bergerak cepat.
"SDM TNI harus unggul. Ini tantangan ke depan. SDM yang unggul punya kecepatan untuk mendeteksi lawan. Presiden Jokowi mengatakan tantangan sekarang bukan negara besar menguasai negara kecil, namun negara cepat menguasai negara lambat," paparnya.
Dia menyambut positif atas perhatian Presiden kepada TNI yang meningkatkan anggaran pertahanan dari Rp 121 triliun di tahun 2019 menjadi Rp131 triliun di tahun 2020, pemerintah juga meningkatkan tunjangan kinerja tentara menjadi 80 persen pada tahun 2020, menambah 450 posisi baru untuk perwira berpangkat kolonel dan 300 posisi baru untuk perwira tinggi. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo