Sistem Konvensi PD Berbeda

Perbedaan antara lain, bahwa komite konvensi PD nantinya akan direkrut dari ekternal partai yang dinilai memiliki kapasitas yang diakui publik. Misalnya pakar komunikasi, ahli militer dan lain-lain. Sementara di AS dan Golkar, komite konvensi berasal dari partai, oleh partai dan untuk partai.

“Nah untuk itu kita akan membentuk komite konvensi September mendatang. Merekalah nanti yang menyusun mekanisme pendaftaran, mereka juga yang menyeleksi dan membuat kriteria. Tim komite nantinya terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Langkah ini untuk semakin mematangkan independensi,” katanya di Jakarta, Kamis (20/6).

Menurut Kastorius, di AS hasil konvensi ditentukan suara pengurus partai di daerah. Dan hasil tersebut yang kemudian menentukan rating. Sementara di PD nantinya, yang menentukan layak tidaknya atau menangnya seorang peserta, murni hasil survei publik yang dilakukan secara nasional maupun per wilayah.

“Perbedaan lain, para peserta konvensi di AS dan di Partai Golkar, berasal dari partai. Sementara di PD terbuka untuk umum. Jadi realitas yang terjadi di PD, ada suatu pergeseran paradigma, bahwa untuk menjaring regenerasi pemimpin baru salah satunya lewat konvensi. Kita harapkan ini menjadi tradisi politik bagi Indonesia dan menjadi suatu pendulum politik,” katanya.

Sementara itu berbicara sejumlah nama tokoh yang disebut-sebut akan mengikuti konvensi, Kastorius menilai cukup kredibel dan memiliki track record bagus. Di antaranya Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dan sejumlah nama lain.

“Hanya bedanya Gita sudah secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk ikut. Sementara yang lain belum. Saya kira ini cukup positif, dengan demikian dia mengedukasi masyarakat bahwa ini konvensi yang profesional,” ujarnya.

Gita menurut sosilog Universitas Indonesia ini, juga memiliki visi ekonomi yang sudah teruji dan telah diakui dunia internasional. Di antaranya terbukti berhasil membawa kemajuan di bidang ekonomi Indonesia memasukia abad ke-21. “Ini penting bagi landscape politik kita. Karena jika tidak dilakukan pembenahan ekonomi baik membangun hubungan yang baik, menyikapi perdagangan bebas, maka Indonesia hanya jadi penonton,” ujarnya.(gir/jpnn)