DISDIK Kota Cirebon sudah memastikan tak akan ada uji coba PPDB, meski sebenarnya banyak siswa yang kebingungan dengan cara online. Beberapa siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA, mengaku kebingungan karena tidak mengerti cara mendaftar dan melihat hasil kelulusan. "Nggak ngerti, ribet caranya," ujar Siti Hajar, siswi SMPN 4 Palimanan yang ingin melanjutkan ke salah satu SMA negeri di Kota Cirebon.
Tak hanya Siti Hajar, Muhammad Niko Faqih Sidik, siswa SMPN 1 Palimanan juga kebingungan tentang cara sistem PPDB online. Menurutnya, daripada pusing daftar secara online, dirinya lebih memilih daftar langsung ke sekolah. “Saya sebenarnya sudah tahu kalau pendaftaran dan mengecek pengumuman di internet juga bisa. Untuk membuka dan caranya bagaimana, belum tahu," ungkapnya.
Menurut Niko, cara pendaftaran secara manual atau datang langsung ke sekolah dinilai lebih mudah. Sebab saat pengambilan nomor pendaftaran, dia tinggal mengambil formulir di sekolah, ditulis, lalu pulang. "Tapi kalau online, kan pake jaringan internet, pasti ada gangguan-gangguan," jelasnya.
Ayesha salah satu siswi SMP Geeta School mengatakan, PPDB online lebih susah meskipun tujuannya memudahkan dan menghemat proses pendaftaran siswa baru. "Cukup paham, soal prosesnya di website pendaftaran itu sudah dijelaskan tahap-tahap yang harus dilalui. Tapi, adakalanya saat tahap-tahap itu sulit dimengerti, karena penjelasannya kurang detail," tuturnya.
Hampir setiap tahun masa penerimaan siswa baru baik SMP maupun SMA selalu tercium aroma permainan jual beli kursi pendidikan. Terjadinya jual-beli kursi tersebut, mengakibatkan anak-anak yang seharusnya murni mendapatkannya, akhirnya tersingkir akibat permainan pihak internal sekolah dan para mediator. Menanggapi hal itu, Siti Hajar mengatakan, titip-menitip atau jual beli kursi pendidikan dalam PPDB sangat tidak etis. "Berarti orang tua yang masukin anaknya ke SMA dengan cara itu secara tidak langsung mengajarkan anaknya untuk berperilaku tidak jujur. Dan anak tersebut akan terbiasa memakai cara itu nantinya," tegasnya.
Ayesha pun sama, menurutnya, titip-menitip atau jual beli kursi pendidikan dalam PPDB tidak pantas dilakukan. Dia tidak setuju dengan hal tersebut karena merugikan banyak pihak. "Bisa dibilang itu namanya nyogok dan diskriminasi. Tidak adil juga bagi yang daftar dengan jalan yang benar. Perbuatan semacam ini juga mengacaukan sistem pendidikan kita dan membuat kualitas pendidikan Indonesia rendah. Semua itu sangat memalukan secara mental dan tidak bermutu," terangnya.
Pendapat yang sama juga dilontarkan Lely, salah satu siswi MTsN 1 Kota Cirebon. Dia sangat menyayangkan tindakan orang tua yang memaksakan anaknya sekolah dengan cara yang tidak baik, seperti titip-menitip atau jual beli kursi pendidikan.
"Orang tuanya mungkin pengen si anak masuk sekolah favorit biar masa depannya terjamin. Padahal cara seperti itu tidak menjamin, tergantung si anak itu gimana. Malah ada teman saya yang kayak gitu, dia jadi merasa tertekan di kelasnya. Karena memang anak itu tidak mampu menyamakan kemampuan dengan teman-temannya. Kasian kan kalau keadaannya seperti itu," tukasnya. (mik)
Tak hanya Siti Hajar, Muhammad Niko Faqih Sidik, siswa SMPN 1 Palimanan juga kebingungan tentang cara sistem PPDB online. Menurutnya, daripada pusing daftar secara online, dirinya lebih memilih daftar langsung ke sekolah. “Saya sebenarnya sudah tahu kalau pendaftaran dan mengecek pengumuman di internet juga bisa. Untuk membuka dan caranya bagaimana, belum tahu," ungkapnya.
Menurut Niko, cara pendaftaran secara manual atau datang langsung ke sekolah dinilai lebih mudah. Sebab saat pengambilan nomor pendaftaran, dia tinggal mengambil formulir di sekolah, ditulis, lalu pulang. "Tapi kalau online, kan pake jaringan internet, pasti ada gangguan-gangguan," jelasnya.
Ayesha salah satu siswi SMP Geeta School mengatakan, PPDB online lebih susah meskipun tujuannya memudahkan dan menghemat proses pendaftaran siswa baru. "Cukup paham, soal prosesnya di website pendaftaran itu sudah dijelaskan tahap-tahap yang harus dilalui. Tapi, adakalanya saat tahap-tahap itu sulit dimengerti, karena penjelasannya kurang detail," tuturnya.
Hampir setiap tahun masa penerimaan siswa baru baik SMP maupun SMA selalu tercium aroma permainan jual beli kursi pendidikan. Terjadinya jual-beli kursi tersebut, mengakibatkan anak-anak yang seharusnya murni mendapatkannya, akhirnya tersingkir akibat permainan pihak internal sekolah dan para mediator. Menanggapi hal itu, Siti Hajar mengatakan, titip-menitip atau jual beli kursi pendidikan dalam PPDB sangat tidak etis. "Berarti orang tua yang masukin anaknya ke SMA dengan cara itu secara tidak langsung mengajarkan anaknya untuk berperilaku tidak jujur. Dan anak tersebut akan terbiasa memakai cara itu nantinya," tegasnya.
Ayesha pun sama, menurutnya, titip-menitip atau jual beli kursi pendidikan dalam PPDB tidak pantas dilakukan. Dia tidak setuju dengan hal tersebut karena merugikan banyak pihak. "Bisa dibilang itu namanya nyogok dan diskriminasi. Tidak adil juga bagi yang daftar dengan jalan yang benar. Perbuatan semacam ini juga mengacaukan sistem pendidikan kita dan membuat kualitas pendidikan Indonesia rendah. Semua itu sangat memalukan secara mental dan tidak bermutu," terangnya.
Pendapat yang sama juga dilontarkan Lely, salah satu siswi MTsN 1 Kota Cirebon. Dia sangat menyayangkan tindakan orang tua yang memaksakan anaknya sekolah dengan cara yang tidak baik, seperti titip-menitip atau jual beli kursi pendidikan.
"Orang tuanya mungkin pengen si anak masuk sekolah favorit biar masa depannya terjamin. Padahal cara seperti itu tidak menjamin, tergantung si anak itu gimana. Malah ada teman saya yang kayak gitu, dia jadi merasa tertekan di kelasnya. Karena memang anak itu tidak mampu menyamakan kemampuan dengan teman-temannya. Kasian kan kalau keadaannya seperti itu," tukasnya. (mik)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daerah Belum Siap Terapkan Kurikulum 2013
Redaktur : Tim Redaksi