Situasi Memanas, Rencana Kenaikan BBM Sebaiknya Dibatalkan

Jumat, 30 Maret 2012 – 19:53 WIB

JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI , Taufan E N Rotorasiko meminta DPR dan Pemerintah meninjau kembali rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2012. Pasalnya, jika dipaksakan maka akan memunculkan konflik vertikal yang lebih massif di tengah masyarakat.

''Kondisi ini tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah dan DPR. KNPI  memandang, bahwa sebuah kebijakan bagaimana pun harus berakar dari aspirasi masyarakat. Dan gelombang protes ini merupakan sebuah refleksi bagi para pengambil kebijakan," kata Taufan yang didampingi Sekjen KNPI, Bintang Prabowo di Jakarta, Jumat (30/3).

Pria yang akrab disapa TEN mengatakan, rencana pemerintah untuk menaikkan BBM  dapat dimengerti sebagai usaha untuk mengamankan APBN 2012. Hanya saja, kondisi ekonomi masyarakat yang belum siap dengan efek domino dari kenaikan itu telah memicu gelombang protes yang meluas di seluruh Indonesia juga harus disikapi dengan arif. ''Maka dengan ini kami berpendapat bahwa kenaikan BBM  per 1 April sungguhlah kurang tepat,'' tegasnya.

Karenanya, KNPI  mendesak pemerintah dan DPR agar benar-benar memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat di dalam memutuskan kebijakan terkait kenaikan BBM ini. Tanpa dukungan masyarakat kata dia, KNPI mengkhawatirkan adanya instabilitas politik dan ekonomi yang mengkhawatirkan.

''Pemerintah dan DPR harus membangun komunikasi dan memperpendek jarak hubungannya dengan rakyat. Karena kami memandang, tanpa persetujuan rakyat sebuah kebijakan akan kehilangan makna, sebagai instrumen untuk membangun kesejahteraan rakyat itu sendiri,'' ujarnya.

TEN juga menyesalkan tindakan represif aparat kepada pengunjukrasa yang menyampaikan aspirasi penolakan BBM. Menurutnya, dalam ranah demokrasi saat ini, tidaklah patut aparat menggunakan cara-cara represif dalam menyikapi aksi demonstrasi.

''Bagaimanapun aksi demonstrasi adalah sebuah media bagi civil society untuk mengungkapkan aspirasinya. Maka penanganan yang civilized yang mengedepankan cara-cara preventif dan persuasif merupakan pilihan yang harus dilakukan oleh aparat keamanan,'' jelasnya. (awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Skors Sidang Tanpa Kesepakatan, Marzuki Dianggap Arogan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler